PLN Gelar Townhall Meeting Streamlining Business Enablement Services, Bahas Nasib 80.000 Pekerja

JAKARTA, PosNusantara.com — PT PLN (Persero) menggelar Transformation Townhall Meeting dengan tema Streamlining Business Enablement Services pada Kamis (20/8/2026). Rapat yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh jajaran direksi dan komisaris dari sejumlah anak perusahaan strategis di lingkungan PLN Group, sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi dan efisiensi BUMN di sektor ketenagalistrikan.

Acara yang digelar di Auditorium Lantai 3 Gedung Utama Kantor Pusat PLN ini dihadiri oleh Direksi PLN dan Direksi dari Anak dan cucu perusahaan.Kehadirannya menjadi sinyal bahwa jajaran komisaris mendukung langkah transformasi yang sedang berjalan di lingkungan PLN Group.

Fokus Streamlining: Menyederhanakan Struktur, Memperkuat Layanan

Townhall meeting ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah melalui Danantara dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk melakukan penataan anak usaha guna mengoptimalkan penyelenggaraan BUMN. Dalam agenda nasional, pemerintah menargetkan penyederhanaan sekitar 1.044 entitas BUMN menjadi sekitar 250–300 entitas.

PLN Group sendiri menargetkan pengurangan jumlah entitas dari 44 menjadi 23 entitas sebagai bagian dari agenda streamlining tersebut. Inisiatif ini bertujuan menciptakan proses kerja yang lebih efektif, efisien, dan terfokus pada tujuan bisnis inti.

Dihadiri oleh Jajaran Direksi, Komisaris, dan Manajemen Puncak

Rapat yang digelar di Auditorium Lantai 3 Gedung Utama Kantor Pusat PLN ini dihadiri oleh  direksi, dan komisaris dari sejumlah entitas terdampak. Hadir dalam kesempatan tersebut:

Jajaran Direksi PLN Pusat:

• Nurlely Aman — Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN

• Rakhmad Dewanto Haris — Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN

Jajaran Direksi Anak Perusahaan:

• Susiana Mutia — Direktur Utama PLN Electricity Services (ES)

• Agung Nugraha — Direktur Utama PT PLN Nusa Daya (ND)

• Jakfar Sadiq — Direktur Utama PT PLN Nusantara Power Services (NPS)

• Ramaedi — Direktur Utama PT Haleyora Powerindo (HPI)

• Irawan Hernanda — Direktur Utama PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN)

• Hendra Hartanto Efendi — Direktur Utama PT Mitra Karya Prima (MKP)

Jajaran Komisaris:

• Ibu Sari Indah Damayanti — Komisaris Utama PT Haleyora Powerindo (HPI). Selain menjabat sebagai Komisaris Utama HPI, Ibu Sari Indah Damayanti juga merupakan Executive Vice President (EVP) Strategi Human Capital PLN, yang bertanggung jawab atas pengembangan strategi sumber daya manusia di tingkat korporasi.

Selain itu, para pegawai dari entitas terkait juga diundang untuk mengikuti acara secara daring melalui Zoom.

Pengarahan dan Penjelasan dari Direksi PLN

Townhall ini menghadirkan sejumlah pengarahan penting dari jajaran direksi PLN.Nurlely Aman — Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN dan Rakhmad Dewanto Haris — Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN

memberikan arahan kunci yang menegaskan bahwa agenda streamlining atau penyederhanaan struktur dan proses bisnis di lingkungan grup PLN memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar efisiensi operasional. Beliau menekankan bahwa implementasi streamlining akan dijalankan secara terstruktur, terukur, serta berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

“Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Danantara, PLN siap menjalankan proses streamlining dan optimalisasi struktur bisnis korporasi agar semakin selaras dengan core business, meningkatkan daya saing, dan menjadi perusahaan utilitas pilihan utama pelanggan khususnya di Tanah Air,” jelas Nurlely Aman — Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN

Sementara itu, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Rakhmad Dewanto Haris, turut memberikan penjelasan mendalam mengenai strategi dan langkah-langkah transformasi yang akan diambil. Paparannya mencakup peta jalan konsolidasi entitas serta upaya memperkuat kapabilitas layanan di seluruh lini bisnis PLN Group.

Komitmen Direksi dalam Proses Konsolidasi

Dalam paparannya, manajemen PLN menyampaikan sejumlah komitmen penting yang menjadi pegangan selama proses transisi berlangsung:

1. Mempertahankan Layanan Terbaik bagi Pelanggan

PLN NPS berkomitmen untuk tidak mengorbankan kualitas layanan, terutama di tengah proses integrasi. Fokusnya adalah menjaga performa bisnis, termasuk di sektor energi terbarukan yang telah dibangun, serta mempertahankan diversifikasi konsumen dan daya saing di pasar Asia dan global.

2. Mendukung Implementasi Streamlining

Seluruh jajaran direksi berkomitmen menjalankan tugas sampai dengan proses streamlining selesai. Mereka juga mendukung penuh fungsi Transformation & Change Management Office yang dibentuk untuk mengelola perubahan.

3. Mempertahankan Keamanan dan Kenyamanan Pegawai

Salah satu poin yang paling krusial adalah komitmen untuk memperhatikan keamanan pegawai selama proses streamlining. Perusahaan menyatakan akan menyediakan dukungan untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan pekerjaan pegawai.

4. Meneruskan Informasi Terkait Streamlining

Perusahaan berjanji untuk menyediakan informasi secara terbuka terkait proses implementasi inisiatif streamlining yang berasal dari kantor pusat. Transparansi ini diharapkan dapat menjaga objektivitas dan ketenangan pegawai di tengah dinamika perubahan.

Peran Strategis HPI dalam Struktur Baru

Salah satu slide yang paling menarik perhatian dalam paparan adalah yang membahas posisi dan kapabilitas PT Haleyora Powerindo (HPI). Dalam materi tersebut, HPI ditempatkan sebagai fondasi penguatan O&M Services PLN Group dengan visi menjadi “mitra pilihan dalam layanan O&M distribusi dan customer services ketenagalistrikan”.

HPI diarahkan untuk fokus pada tiga kelompok kekuatan:

1. Fokus Layanan: O&M Services yang andal dan responsif, layanan pelanggan & dukungan lapangan, serta budaya Service Excellence.

2. Pertumbuhan Bisnis: Fokus pada penguatan recurring revenue, perluasan layanan non-captive, serta pengembangan bisnis di bidang technical services, retail support, dan layanan penunjang ketenagalistrikan.

3. Kekuatan SDM dan Operasional: Kapabilitas SDM operasional di berbagai wilayah sebagai backbone pelaksanaan layanan distribusi, Vantek, P2TL, dan layanan lapangan lainnya, serta kompetensi customer-facing dan kemampuan pengelolaan tenaga kerja.

Kehadiran Ibu Sari Indah Damayanti selaku Komisaris Utama HPI yang juga menjabat sebagai EVP Strategi Human Capital PLN dalam acara ini semakin menegaskan bahwa jajaran komisaris dan manajemen puncak memberikan dukungan penuh terhadap proses transformasi yang sedang berjalan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi para pegawai bahwa kepemimpinan di tingkat korporasi dan anak perusahaan memiliki keselarasan visi dalam menghadapi perubahan.

Tahapan Transformasi yang Dijalankan

Dalam paparannya, manajemen PLN menyampaikan bahwa inisiatif streamlining akan dilakukan dalam tiga tahapan besar:

1. Konsolidasi Entitas Transmisi, Distribusi & Pembangkit — Penggabungan kapabilitas dan rantai bisnis PLN Electricity Services (ES) dan PLN Nusa Daya (ND) menjadi Subholding O&M Services.

2. Konsolidasi Generation Services — Memperkuat layanan O&M pembangkitan melalui penggabungan PT PLN Indonesia Power Services, PT PLN Nusantara Power Services, dan PT PLN Suku Cadang.

3. Konsolidasi Entitas Business Enablement Services — Mengoptimalkan fokus bisnis inti PLN melalui pengelolaan business enablement services yang mencakup PT Haleyora Powerindo, PT Paguntaka Cahaya Nusantara, dan PT Mitra Karya Prima.

Sesi Tanya Jawab: Kekhawatiran Pegawai dan Jawaban Manajemen

Di balik layar, sesi tanya jawab menjadi ruang bagi para pegawai untuk menyuarakan kekhawatiran mereka.

Pertanyaan dari PCN: “No One Left Behind?”

Budi Mulyono, perwakilan dari PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN), mengajukan pertanyaan kritis yang mewakili kegelisahan ribuan pegawai di lingkungan Business Enablement Services:

1. Prinsip “No One Left Behind” — Apakah benar-benar diterapkan dalam proses konsolidasi ini?

2. Kantor Pusat PCN — Di mana lokasi kantor pusat PCN setelah konsolidasi? Apakah akan tetap di belakang Papan? (merujuk pada lokasi kantor PCN saat ini)

3. Struktur Organisasi ke Depan — Bagaimana bentuk organisasi setelah konsolidasi?

4. Nasib Divestasi — Apakah PCN akan di-divestasi atau tetap menjadi bagian dari PLN Group?

Pertanyaan dari MKP: “Bagaimana Nasib Bisnis Supporting NP?”

Perwakilan dari tim MKP mengajukan pertanyaan yang menjadi keresahan utama para pegawai di entitas tersebut. Sebagai perusahaan yang selama ini menjalankan fungsi business supporting bagi PLN Nusantara Power (NP), mereka ingin mengetahui kepastian nasib perusahaan dan para pekerjanya di tengah proses konsolidasi.

Pertanyaan dari HPI: “Streamlining Harus Ciptakan Value”

Perwakilan dari HPI, M. Tri Aprianto, yang juga menjabat sebagai Ketua KDPD SP PLN HPI, menyampaikan pandangan yang lebih strategis. Ia menekankan bahwa proses streamlining harus mampu menciptakan nilai tambah (value creation) yang nyata, bukan sekadar penggabungan administratif belaka. Serikat Pekerja PLN DPD Haleyora Powerindo  divestasi PT Haleyora Powerindo kepada entitas di luar PLN Group.

Jawaban dari Sari, EVP HC

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Sari, selaku Executive Vice President (EVP) Human Capital (HC) PLN, yang memberikan penjelasan rinci.

1. Prinsip “No One Left Behind” Dijaga

Sari menegaskan bahwa prinsip “No One Left Behind” benar-benar menjadi pedoman dalam proses konsolidasi. Tidak ada pegawai yang akan ditinggalkan atau diabaikan. Setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan nasib dan kesejahteraan pegawai.

2. Struktur Organisasi Dua Tahap

Sari memaparkan bahwa proses konsolidasi akan dilakukan dalam dua tahap:

Tahap 1: Struktur Transisi (6 Bulan) — Komposisi direksi pada tahap transisi terdiri dari 1 Direktur Utama, 1 Wakil Direktur Utama, 2 Direktur Operasi, dan 2 Direktur Enabler.

Tahap 2: Struktur Ultimate — Setelah masa transisi 6 bulan selesai, akan dibentuk struktur organisasi final yang dirancang untuk memperkuat The New PLN ES.

3. Kepastian Posisi dan Lokasi

Sari menegaskan bahwa untuk level di bawah direksi, tidak ada perubahan sama sekali. Posisi dan jabatan pegawai tetap sama seperti sebelumnya (as is). Untuk lokasi kantor, kepastian akan diberikan setelah masa transisi 5-6 bulan.

Penjelasan dari Iwan, PLN Pusat

Iwan PLN Pusat memberikan klarifikasi penting terkait status PCN dan entitas Business Enablement Services lainnya:

• Bukan Berarti Harus Dilepas — Menjadi bagian dari Business Enablement Services (non-core business) tidak berarti otomatis harus di-divestasi atau dilepas.

• Ultimate-nya Bukan Divestasi — Tujuan akhir (ultimate) dari pengelompokan ini bukanlah divestasi, melainkan penguatan bisnis. Namun, jika pada akhirnya divestasi tetap harus terjadi, maka keputusan tersebut akan berada di tangan Danantara sebagai pengelola portofolio BUMN.

Istilah “PLN Family” dan Nasib YPK, Dapen

Dalam sesi tersebut, muncul istilah baru: “PLN Family”. Iwan Estriawan memperkenalkan istilah ini sebagai bentuk penguatan ikatan emosional dan rasa memiliki di antara seluruh insan PLN Group, di tengah perubahan struktur yang sedang berlangsung.

Salah satu isu paling krusial yang diangkat adalah nasib Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN, Dana Pensiun (Dapen) PLN, serta anak-anak perusahaan yang berada di bawah naungan keduanya. Iwan menegaskan bahwa PLN tetap menjadi prioritas utama. Bahkan jika terjadi divestasi, entitas-entitas tersebut tetap akan berada di bawah naungan PLN, setidaknya sebagai pemegang saham.

Komitmen kepada Pegawai: Tanpa PHK, Hak Tetap Terlindungi

Manajemen PLN menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses perubahan secara bertanggung jawab. Beberapa poin penting yang ditekankan:

• Job Continuity: Status kepegawaian pegawai terdampak yang dialihkan akan tetap memperhatikan masa kerja pada entitas sebelumnya.

• Job Security: Transformasi dilaksanakan tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK).

• Protection of Rights: Hak dan remunerasi pegawai tetap terlindungi selama proses implementasi.

• Clarity & Transparency: Ruang komunikasi yang memadai untuk pegawai dalam mengakses informasi terkait streamlining akan disediakan.

PLN juga membuka saluran komunikasi melalui PLN Compass (WhatsApp: +62 811-1023-0123) bagi pegawai yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasi terkait proses transformasi.

Penutup

Townhall meeting ini menjadi momentum penting bagi seluruh insan PLN Group untuk menyamakan persepsi dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktural yang akan terjadi. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan komitmen dari manajemen, diharapkan proses streamlining dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, pegawai, dan masyarakat.

Disclaimer

Tulisan ini merupakan liputan redaksi PosNusantara.com yang bertujuan untuk memberikan informasi faktual dan analisis terhadap proses streamlining di lingkungan PLN Group. Pandangan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan resmi perusahaan atau pemerintah. Seluruh data dan informasi yang disajikan bersumber dari dokumen internal PLN, pernyataan publik para pejabat terkait, serta pemberitaan media yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi di luar konteks artikel ini.

📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya