JAKARTA, PosNusantara.com – Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kabar yang semula menjadi spekulasi politik itu akhirnya menjadi kenyataan. Pada Selasa pagi, 10 November 2026, Gibran Rakabuming Raka bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, selama sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itulah, ia secara langsung menyampaikan niatnya untuk menanggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia. Alasan Gibran mengundurkan diri bukan tanpa sebab, melainkan puncak dari akumulasi tekanan hukum dan politik yang telah lama membayangi pemerintahan.
Alasan di Balik Gibran Mengundurkan Diri
Alasan yang disampaikan Gibran cukup jelas: ia tidak ingin polemik politik yang menerpa dirinya berkepanjangan.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan.” — Gibran Rakabuming Raka, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Namun, di balik pernyataan itu, ada faktor hukum yang lebih mendasar. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa niat Gibran mengundurkan diri berkaitan erat dengan dinamika hukum yang sedang berkembang. Hal ini menyusul sejumlah keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait keabsahan ijazah setara SMA milik Gibran. Kemudian, Mahkamah Agung (MA) juga mengeluarkan putusan yang memperkuat temuan tersebut. Kombinasi kedua putusan ini membuat posisinya sebagai Wakil Presiden semakin sulit dipertahankan secara politik, meskipun secara hukum ia masih menjabat.
Baca juga: Sidang Jokowi di PN Jakarta Timur: Ijazah Asli Ditunjukkan, Keadilan Diminta
Respons Prabowo atas Isu Gibran Mengundurkan Diri
Pihak Istana memberikan klarifikasi terkait respons Presiden Prabowo. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri Gibran.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut. Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran.” — Prasetyo Hadi, Mensesneg.
Salah satu saran yang diberikan Prabowo adalah agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumennya melalui jalur hukum. Gibran diminta untuk melanjutkan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S1. Dengan kata lain, Prabowo menyarankan agar Gibran tidak mundur begitu saja, tetapi tetap “berjuang” secara hukum terlebih dahulu.
Mekanisme Konstitusional Pasca Gibran Mengundurkan Diri
Jika Gibran mengundurkan diri, maka proses konstitusional harus dijalankan. Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden Prabowo mengenai pengajuan dua calon wakil presiden.
Prosesnya diawali dengan surat pengunduran diri dari Gibran yang ditujukan kepada MPR. MPR kemudian akan memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan tersebut dan meminta pengajuan dua nama calon pengganti. Setelah itu, MPR akan menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru. Ini adalah prosedur normatif yang harus dilalui, bukan sekadar penunjukan langsung.
Respons Partai Politik terhadap Gibran Mengundurkan Diri
Sejumlah ketua umum partai politik telah memberikan respons beragam terkait isu Gibran mengundurkan diri.
| Partai | Tokoh | Respons |
|---|---|---|
| Golkar | Bahlil Lahadalia | Meminta publik tidak berspekulasi dan menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo. |
| Demokrat | Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) | Menegaskan partainya menghormati proses konstitusi. |
| PKB | Muhaimin Iskandar (Cak Imin) | Memilih menunggu perkembangan dan masukan dari fraksi DPR sebelum menentukan sikap. |
Sikap wait and see ini menunjukkan bahwa partai-partai koalisi masih mengukur dampak politik dari langkah Gibran.
Dampak dan Skenario Pasca Gibran Mengundurkan Diri
Langkah Gibran mengundurkan diri akan membuka babak baru dalam konstitusi dan stabilitas politik Indonesia. Berikut adalah beberapa poin krusial yang perlu dicermati:
1. Stabilitas Politik yang Justru Terancam
Pengamat politik Fernando Emas menilai bahwa mundurnya Gibran tidak akan mengakhiri polemik, melainkan berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Ia bahkan menyebut bahwa kepemimpinan Prabowo bisa terancam karena konflik yang muncul. Basis pendukung Gibran dan Jokowi disebut sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan dan berpotensi melakukan perlawanan balik.
2. Preseden Buruk bagi Pemerintahan
Pengamat Politik Unair, Fahrul Muzaqqi, menyoroti bahwa mundurnya Wapres di tengah jalan—terutama jika dilatarbelakangi desakan politik—akan menjadi preseden buruk. Ia khawatir hal ini bisa membuat posisi Wapres di masa depan rentan diturunkan secara politis di tengah jalan. Namun, jika ini murni inisiatif Gibran, ia menilai publik patut menghormatinya.
3. Upaya Hukum yang Masih Berjalan
Meskipun berniat mundur, Gibran meminta kesempatan untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN dan mengajukan PK di MA. Namun, Yusril menilai upaya ini sudah tidak ada gunanya karena putusan MA bersifat final dan materi perkara sudah diputus.
Penyadapan Presiden Prabowo Makar: Klaim Prof. Gema Soal Dana Rp25 Triliun dan Bayang-Bayang Kudeta
Bukan Akhir, Melainkan Awal Ketidakpastian Baru
Kabar Gibran mengundurkan diri bukanlah titik akhir dari polemik ijazah. Sebaliknya, ia justru membuka kotak Pandora baru dalam politik Indonesia. Di satu sisi, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya Gibran untuk menyudahi tekanan dan “menyelamatkan” pemerintahan Prabowo dari krisis legitimasi yang lebih dalam. Di sisi lain, seperti yang diperingatkan para pengamat, mundurnya Gibran berpotensi memicu gejolak baru, baik dari basis pendukungnya maupun dari partai-partai yang selama ini mendesak pemakzulan.
Yang jelas, keputusan ini menandai babak baru yang penuh ketidakpastian bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik dan pasar akan menunggu apakah niat ini benar-benar direalisasikan, bagaimana mekanisme konstitusional berjalan, dan siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden jika kekosongan itu benar-benar terjadi.
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
