JAKARTA, PosNusantara.com – Isu Penyadapan Presiden Prabowo makar memasuki babak baru yang jauh lebih panas. Praktisi keuangan dan analis geopolitik, Prof. Gema Goeyardi, melontarkan tudingan mengejutkan bahwa Penyadapan Presiden Prabowo makar tersebut bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan bagian dari skenario yang didanai oleh mafia koruptor dengan uang muka mencapai Rp25 triliun.
💰 Klaim Prof. Gema: Rp25 Triliun untuk Jatuhkan Prabowo
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis (5/11/2026), Prof. Gema Goeyardi, pendiri Astronacci International Group, mengaitkan Penyadapan Presiden Prabowo makar dengan dugaan upaya sabotase terhadap program pemerintah.
“Penyadapan ini adalah makar bagian dari skandal uang muka 25 triliun yang dibayarkan oleh mafia koruptor dalam rangka menghancurkan grand design probonomics The Fishing Game yang pernah gua share tahun lalu.” — Prof. Gema Goeyardi
Ia bahkan menyebut angka yang jauh lebih besar. Menurut klaimnya, total anggaran untuk seluruh konspirasi di balik Penyadapan Presiden Prabowo makar ini mencapai Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.
“Biaya penyadapan, biaya semua konspirasi ini uang mukanya Rp25 triliun dan budget-nya kira-kira di Rp50 sampai Rp60 triliun.” — Prof. Gema Goeyardi
Catatan penting: Hingga saat ini, belum ada bukti atau keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang mengonfirmasi adanya aliran dana sebesar itu maupun skenario perebutan kekuasaan yang disebutkan.
Skenario Penyadapan Presiden Prabowo Makar dan Pengganti Presiden
Prof. Gema tidak berhenti pada soal pendanaan. Ia mengklaim bahwa Penyadapan Presiden Prabowo makar dilakukan untuk mengetahui rencana proyek pemerintah sebelum dijalankan, sehingga pihak tertentu bisa menyiapkan upaya sabotase.
Yang lebih mengejutkan, ia menyebut bahwa jika Presiden Prabowo turun, sudah ada pengganti yang disiapkan. Ia bahkan mengklaim bahwa ada rancangan agar Prabowo hanya menjalankan pemerintahan selama dua tahun.
“Presiden ini kalau turun ternyata sudah disiapkan penggantinya.” — Prof. Gema Goeyardi
Gema juga memperingatkan tentang potensi propaganda besar yang menurut klaimnya disiapkan untuk 10 November 2026, dengan strategi yang disebutnya sebagai cognitive warfare atau perang kognitif yang menyertai isu Penyadapan Presiden Prabowo makar.
Menarik untuk dibaca :
Prabowo Perintahkan Pertamina dan PLN Pangkas Anak-Cucu Perusahaan, Target BUMN Lebih Lincah
Empat Kelompok yang Dituding Terlibat
Dalam analisisnya, Prof. Gema mengidentifikasi empat kelompok yang menurutnya memiliki kepentingan dalam melemahkan pemerintahan:
-
Jaringan koruptor dan pejabat yang terlibat praktik korupsi.
-
Oligarki lokal maupun asing yang berkepentingan terhadap sektor tambang, perkebunan sawit, serta perdagangan.
-
Kelompok elite global yang disebutnya ingin menguasai kekayaan Indonesia.
-
Aktor politik yang diduga bergerak di balik layar.
Ia juga menuding sejumlah pihak—mulai dari artis, influencer, mahasiswa, hingga akademisi—dibayar untuk menyebarkan narasi negatif terhadap pemerintah.
Konteks Hukum: Benarkah Penyadapan Bisa Dikategorikan Makar?
Klaim Prof. Gema sejalan dengan pernyataan sejumlah pejabat dan pakar hukum. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai bahwa penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo dapat dikategorikan sebagai tindakan makar.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini, mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar. Juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara.” — Prasetyo Hadi, Mensesneg
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Arief Hidayat, juga menilai bahwa penyadapan ilegal terhadap Presiden bisa mengarah ke tindak pidana makar apabila mengancam kedaulatan negara, terutama jika melibatkan pihak asing.
“Kalau saya melihatnya perlu diperdalam dan diteliti lagi oleh aparat penegak hukum, apakah sudah mengarah ke perbuatan makar.” — Prof. Arief Hidayat
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, bahkan menyebut bahwa tindakan Listyo Sigit sudah masuk dalam kategori makar karena mengancam keselamatan negara dan pemimpin negara.
Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penyidik belum menerapkan pasal makar karena penetapan harus didukung bukti kuat dan memenuhi unsur pidana. Polri masih mendalami kemungkinan penerapan pasal tersebut.
Respons Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Prabowo telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi Plt KSP kini diisi oleh Letjen TNI Aryo Windutomo.
Partai Gerindra mengecam dugaan penyadapan ilegal ini dan menyebutnya sebagai tindakan makar, serta mendukung pengusutan tuntas.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka: Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Klaim Prof. Gema tentang dana makar Rp25 triliun untuk menjatuhkan Presiden Prabowo adalah tudingan yang sangat serius. Ia menyentuh ranah tertinggi dalam hukum tata negara: keamanan nasional dan kedaulatan negara.
Namun, dalam negara hukum, klaim tidak sama dengan bukti. Hingga saat ini, aparat penegak hukum belum mengonfirmasi adanya aliran dana sebesar itu maupun skenario perebutan kekuasaan yang disebutkan. Penyidik masih mendalami kemungkinan penerapan pasal makar, dan proses hukum terhadap Listyo Sigit serta dua jenderal lainnya terus berjalan.
Publik menantikan: akankah klaim ini menjadi pintu masuk terungkapnya konspirasi besar, atau justru menjadi bagian dari perang narasi yang memanaskan suhu politik nasional? Yang jelas, kasus penyadapan ini telah berubah dari sekadar pelanggaran privasi menjadi ujian bagi stabilitas politik dan penegakan hukum di Indonesia.
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
