RDP Kalapas Cibinong: Dicecar DPR, Akui Perintahkan Pemindahan Barang Mewah

JAKARTA, PosNusantara.com – RDP Kalapas Cibinong di Komisi XIII DPR RI berlangsung panas dan penuh ketegangan pada Senin (28/9/2026). Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, dikecar anggota dewan karena dinilai berbohong terkait hilangnya sejumlah fasilitas mewah di kompleks rumah dinas lapas usai inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, ini membahas temuan fasilitas hunian mewah di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Wisnu hadir bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi dan jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kronologi: Barang Mewah Raib Usai Sidak Ombudsman

Dalam RDP Kalapas Cibinong yang digelar Komisi XIII DPR RI, terungkap bahwa sejumlah barang mewah yang sebelumnya ditemukan tim Ombudsman RI di klaster rumah dinas Lapas Cibinong mendadak hilang ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan peninjauan dua hari setelahnya.

Barang-barang yang raib antara lain sofa, pendingin ruangan (AC), hingga berbagai perabotan lainnya yang semula berada di rumah dinas Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib).

“Yang kemarin begitu viral, hasil temuan dari Ombudsman, yang 2 hari kemudian, apa yang tampak dalam video itu hilang dalam sekejap. Dan saya lihat Pak Menteri bingung, ‘kok ini berbeda’,” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, dalam rapat.

DPR Mencecar: “Jangan Bohong, Anda Membohongi Seluruh Rakyat Indonesia!”

Ketegangan dalam RDP Kalapas Cibinong memuncak ketika Yanuar mencecar Wisnu tentang siapa yang memerintahkan pemindahan barang-barang temuan Ombudsman.

“Itu yang memerintahkan memindahkan semua barang-barang temuan Ombudsman, hilangnya sofa, hilangnya AC, tidak adanya lagi foto yang ada di meja, dan seterusnya itu, siapa yang memerintahkan memindahkan itu, Pak Wisnu? Siapa, Pak?” tanya Yanuar.

Wisnu pun mengakui bahwa dirinya yang memerintahkan pemindahan tersebut. Namun, alasan yang diberikan—bahwa barang-barang itu “bukan milik negara”—justru memantik kemarahan anggota dewan.

“Bapak jangan bohong. Melihat peristiwa kemarin Pak Menteri datang ke sana dengan situasi yang berbeda Anda bukan cuma membohongi Pak Menteri tapi membohongi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Yanuar.

Legislator PKS itu juga menyoroti masa jabatan Wisnu yang telah hampir tiga tahun sebagai Kalapas Cibinong, sehingga dinilai tidak mungkin tidak mengetahui isi rumah dinas bawahannya.

Pengakuan Kalapas: “Yang Memerintahkan Adalah Saya”

Dalam RDP Kalapas Cibinong, Wisnu akhirnya mengakui perbuatannya setelah dikecar bertubi-tubi.

“Siap. Mohon izin, Bapak, yang memerintahkan adalah saya, Bapak,” jawab Wisnu.

Ia berdalih bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan barang milik negara, melainkan barang pribadi milik Kasi Kamtib. Namun, alibi tersebut dinilai tidak masuk akal oleh Komisi XIII DPR RI.

Ketika ditanya siapa yang memasukkan barang-barang itu ke rumah dinas, Wisnu kembali berdalih bahwa petugas yang bersangkutan yang melakukannya. Yanuar pun meminta nama petugas tersebut.

Sorotan Lain: Foto Jimmy Masrin dan Kasi Kamtib yang Tak Hadir

Selain barang mewah, RDP Kalapas Cibinong juga menyoroti temuan bingkai foto warga binaan pemasyarakatan (WBP) atas nama Jimmy Masrin di rumah dinas Kasi Kamtib.

Saat ditekan mengenai asal-usul figura tersebut, Wisnu berdalih bahwa barang itu didapatkan petugas saat tim keamanan dan ketertiban melakukan razia di blok hunian warga binaan. Penjelasan itu pun dinilai tidak masuk akal oleh anggota dewan.

Yang memperkuat kecurigaan: Kasi Kamtib yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat DPR dengan alasan sakit. Anggota dewan mengingatkan jajaran lapas agar tidak menutup-nutupi fakta atau menyampaikan kebohongan di hadapan publik dan lembaga perwakilan rakyat.

Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan

Sebelum RDP Kalapas Cibinong digelar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong.

Kelima pejabat tersebut adalah:

1. Kepala Lapas (Kalapas)

2. Kepala Pengamanan Lapas (KPLP)

3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasibinadik)

4. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasikamtib)

5. Kepala Urusan Umum Lapas

Penonaktifan ini disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenimipas Rudi Setiawan di lokasi. Menurut Rudi, kelima pejabat tersebut diduga bertanggung jawab terkait kondisi yang ditemukan Ombudsman.

RDP Kalapas Cibinong di Komisi XIII DPR RI mengungkap fakta mengejutkan: barang-barang mewah yang ditemukan Ombudsman mendadak raib sebelum Menteri Imipas meninjau lokasi. Kalapas nonaktif Wisnu Hani Putranto mengakui bahwa dirinyalah yang memerintahkan pemindahan, namun alasan yang diberikan—bahwa barang itu bukan milik negara—ditolak mentah-mentah oleh anggota dewan.

DPR menegaskan bahwa skandal klaster mewah di Lapas Cibinong tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Kasus ini harus menjadi pintu masuk bagi evaluasi total dan pembenahan tata kelola kelembagaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Publik kini menantikan langkah lanjutan: akankah RDP Kalapas Cibinong ini berujung pada pertanggungjawaban hukum yang nyata, ataukah hanya menjadi drama politik yang menguap tanpa solusi?

PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya