Serikat pekerja kerap menjadi komoditas politik. Simak analisis tentang praktik politik para pemimpin buruh dan dampaknya bagi nasib pekerja Indonesia.
JAKARTA, PosNusantara.com– Saya masih ingat percakapan dengan seorang buruh pabrik di pinggiran Jakarta beberapa waktu lalu. Matanya sembab, tangannya menggenggam erat secangkir kopi panas yang tak pernah ia minum.
“Pak, saya bingung. Pimpinan serikat saya bilang kita harus dukung calon ini. Tapi saya tidak kenal calonnya. Saya tidak pernah diajak musyawarah. Tiba-tiba saja ada spanduk di depan pabrik, ‘Serikat Pekerja X Mendukung Pasangan Y’. Saya sebagai anggota tidak pernah dimintai pendapat,” katanya lirih.
Saya terdiam. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tapi karena pertanyaan itu adalah cermin dari tragedi panjang gerakan buruh di negeri ini.
Ketika Suara Buruh Dijual Tanpa Izin
Cerita di atas bukanlah anekdot. Ini adalah potret nyata dari hubungan yang timpang antara serikat pekerja dan anggotanya.
Di Indonesia, serikat pekerja kerap menjadi “kuda Troya” bagi kepentingan politik praktis. Para pemimpin serikat—yang seharusnya menjadi tameng bagi hak-hak buruh—justru sering menjadi “tukang jual” suara anggota demi kepentingan karier politik pribadi.
Kasus Arnod Sihite adalah contoh paling gamblang. Sebagai Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), ia memutuskan “berlabuh” ke Partai Demokrat dan dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Strategis Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (BMI), organisasi sayap kepemudaan partai tersebut. Ia beralasan ingin “memperluas perjuangan” agar aspirasi pekerja dapat diperjuangkan secara lebih strategis.
Namun mari kita lihat sejarah perjalanannya. Ia pernah di Partai Golkar, bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar pada 2019–2024 dan mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Golkar pada 2019. Lalu pindah ke Partai Perindo. Lalu menjadi Wakil Direktur Tim Pemenangan Nasional pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Kini di Partai Demokrat.
Ini bukan memperjuangkan buruh. Ini adalah karier politik pribadi yang memakai topeng perjuangan kelas pekerja. Ketika seorang pemimpin serikat pekerja sibuk berpindah-pindah partai, loyalitasnya bukan kepada buruh, tapi kepada kekuasaan.
Begitu pula dengan Said Iqbal. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh ini punya sejarah panjang “bolak-balik” dalam mendukung calon presiden. Ia mendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Lalu beralih mendukung Jokowi setelah Prabowo kalah. Lalu kembali mendukung Prabowo setelah menang. Kini ia diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Ini bukan konsistensi. Ini oportunisme politik. Dan para buruh yang menjadi “bahan bakar” gerakannya hanya menjadi korban.
Mengapa Partai Buruh di Indonesia Selalu Gagal?
Di Australia, Partai Buruh—Australian Labor Party (ALP)—didirikan oleh serikat pekerja pada tahun 1891 dan telah beberapa kali memimpin pemerintahan federal. Di Eropa, partai-partai buruh dan sosial demokrat lahir dari gerakan serikat pekerja pada abad ke-19. Mereka adalah kekuatan politik yang nyata.
Tapi di Indonesia, Partai Buruh selalu gagal.
Pada Pemilu 2024, Partai Buruh—yang dideklarasikan pada 5 Oktober 2021 dan didukung lebih dari 50 serikat pekerja—hanya meraih kurang dari 1 persen suara nasional dan dinyatakan tidak lolos ke parlemen. Jauh di bawah ambang batas parlemen 4 persen.
Mengapa? Ada beberapa alasan mendasar:
Pertama, “kesadaran palsu” (false consciousness). Penelitian tentang perilaku memilih pekerja Indonesia menunjukkan bahwa mereka masih terpecah secara ideologis—oleh agama, oleh loyalitas primordial, dan oleh propaganda politik yang menolak identitas kelas. Mereka lebih memilih partai arus utama seperti PDI-P dan Gerindra—yang justru mendukung kebijakan anti-buruh seperti Omnibus Law.
Kedua, “uang politik.” Partai Buruh menolak politik uang. Alhasil, ketika kader partai lain membagikan beras dan minyak goreng, kader Partai Buruh hanya membagikan pamflet. Warga bertanya: “Kenapa tidak bawa sembako?”
Ketiga, elit Partai Buruh sendiri tidak kredibel. Seperti disebutkan sebelumnya, para pemimpinnya sering “bermain” dengan kekuasaan, sehingga sulit dipercaya sebagai representasi sejati kelas pekerja.
Keempat, sejarah represi. Gerakan buruh di Indonesia selalu dibungkam. Di Orde Baru, serikat pekerja dilarang berpolitik. Trauma ini masih membekas.
Kelima, gagal merangkul isu di luar buruh. Partai Buruh hanya terlihat dalam isu-isu perburuhan, tapi nyaris absen dalam isu-isu rakyat lainnya.
Sejarah yang Berulang
Afiliasi serikat pekerja ke partai politik di Indonesia bukanlah fenomena baru. Ini adalah warisan yang terus dipertahankan.
Di era 1950-an, serikat pekerja menjadi “underbouw” atau “barisan depan” partai-partai politik. Partai Nasionalis Indonesia (PNI) membentuk Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI). Partai NU memiliki Sarbumusi. PKI memiliki SOBSI. Setiap partai punya “sayap buruh” sendiri.
Akibatnya? Gerakan buruh terpecah belah. Mereka tidak lagi memperjuangkan nasib kelas pekerja secara bersama, tapi sibuk “mengimbangi pengaruh” serikat pesaing yang berafiliasi dengan partai lain.
Lalu datanglah Orde Baru yang membungkam semua itu. Tapi setelah reformasi 1998, pola lama kembali muncul. Serikat pekerja telah berkembang menjadi organisasi-organisasi yang melek politik, namun justru terjebak dalam pusaran politik praktis yang menguras energi perjuangan.
Yang lebih parah, sekarang serikat pekerja bukan hanya menjadi sayap partai, tapi juga menjadi “komoditas politik” yang diperjualbelikan. Dalam setiap pemilu, para pemimpin serikat pekerja sibuk mendeklarasikan dukungan kepada calon-calon tertentu, seolah-olah suara jutaan buruh adalah “properti pribadi” yang bisa ditukar dengan jabatan.
Pekerja Terseret: Untung atau Rugi?
Jawabannya: RUGI.
Ketika serikat pekerja berafiliasi ke partai, pekerja kehilangan suara independennya. Mereka tidak lagi diperjuangkan sebagai kelas pekerja, tapi menjadi “basis massa” untuk kepentingan politik elit.
Kerugian bagi pekerja:
- Perjuangan buruh terpecah. Alih-alih bersatu melawan kebijakan anti-buruh, serikat pekerja sibuk bersaing demi partainya masing-masing.
- Pemimpin serikat lebih sibuk berpolitik. Waktu dan energi mereka habis untuk urusan partai, bukan untuk memperjuangkan nasib buruh di lapangan.
- Suara buruh “dijual” tanpa izin. Ketika seorang pimpinan serikat mendeklarasikan dukungan ke capres tertentu, ia berbicara atas nama jutaan pekerja—tanpa pernah bertanya kepada mereka.
- Kepercayaan buruh pada serikatnya runtuh. Ketika pemimpinnya terlihat lebih peduli pada karier politik daripada kesejahteraan anggotanya, serikat kehilangan legitimasi.
- Kebijakan anti-buruh tetap berjalan. Omnibus Law tetap disahkan meskipun buruh berdemo besar-besaran. Pengupahan tetap rendah. Outsourcing tetap marak.
Keuntungan? Hanya untuk segelintir elit serikat yang mendapat kursi atau jabatan.
Menuju Serikat Pekerja yang Merdeka
Serikat pekerja yang merdeka adalah serikat yang tidak menjadi kepanjangan partai mana pun.
Di Australia dan Eropa, partai buruh memang lahir dari serikat pekerja. Tapi di sana, serikat pekerja lah yang mendirikan partai, bukan partai yang membajak serikat pekerja. Hubungannya adalah hubungan organik, bukan hubungan “tuan-bawahan”.
Di Indonesia, polanya terbalik: partai politiklah yang membentuk serikat pekerja sebagai “sayap”. Akibatnya, serikat pekerja kehilangan otonominya.
Yang dibutuhkan sekarang adalah serikat pekerja yang:
- Independen—tidak terikat ke partai mana pun.
- Kritis—berani mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan buruh, apa pun partai yang berkuasa.
- Berbasis anggota—bukan berbasis kepentingan elit.
- Konsisten—memperjuangkan buruh di lapangan, bukan di panggung politik praktis.
Selama serikat pekerja masih menjadi “komoditas politik” yang diperjualbelikan, nasib buruh Indonesia tidak akan pernah membaik.
“Gerakan buruh tidak mampu bersatu dalam memperjuangkan aspirasinya, tapi terpecah belah oleh orientasi dan afiliasi politiknya masing-masing.”
Kalimat itu ditulis tentang tahun 1950-an. Jangan biarkan kalimat yang sama ditulis tentang kita 75 tahun kemudian.
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
