JAKARTA, PosNusantara.com – Demo mahasiswa 20 Oktober 2026 bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah rapor yang diserahkan langsung di depan gerbang kekuasaan. Tepat dua tahun setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik, ribuan mahasiswa dari sembilan universitas negeri turun ke jalan—dari Tugu Proklamasi hingga Tugu Tani, dari Braga hingga DPRD DIY—membawa satu pesan yang sama: pemerintahan ini belum bekerja untuk rakyat.
Di saat yang sama, di dalam Istana, sebuah keretakan yang selama ini hanya bisik-bisik mulai terlihat nyata. Gibran semakin jarang terlihat di rapat kabinet. Dan reshuffle—yang telah tujuh kali terjadi—belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.
Demo Mahasiswa 20 Oktober 2026: Dua Tahun yang Diwarnai Api dan Asap
Demo mahasiswa 20 Oktober 2026 terjadi di tengah krisis ekologis yang tak kunjung usai. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan dan Sumatra sejak Juli 2026 telah menimbulkan kabut asap yang mencekik. Di Palangka Raya, langit berwarna kuning pekat. Di Jakarta, mahasiswa membawa spanduk bertuliskan “Jika kami terbakar, kalian juga harus terbakar bersama kami” dan “Saya berhak bernapas, padamkan api sekarang” .
Demo mahasiswa 20 Oktober 2026 digelar oleh Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) , yang terdiri dari BEM UI, KM ITB, Unpad, Undip, Unnes, Sema UGM, UPN Veteran Yogyakarta, Unair, dan UB . Aksi dimulai pukul 09.00 WIB di Tugu Proklamasi, dilanjutkan massa di Tugu Tani pukul 15.00 WIB .
Di Bandung, massa dari berbagai elemen membakar pembatas jalan di kawasan Braga. Mereka menuntut evaluasi total program pemerintah, mengatasi pengangguran dan PHK, menghentikan kenaikan pajak, serta menstabilkan harga bahan pokok . Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa menggeruduk DPRD DIY dan menurunkan bendera merah putih setengah tiang .
Pemerintah merespons melalui Menko Polkam Dudung Abdurachman, yang mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab .
Rapor Merah dari Kampus: 78,8 Persen Menilai Pemerintahan Gagal
Demo mahasiswa 20 Oktober 2026 membawa data yang sulit dibantah. Survei Komite Sadar terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua menunjukkan 78,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta kabinetnya telah gagal .
Persoalan yang paling disorot adalah deforestasi dan kebakaran hutan (83,5 persen), disusul mahalnya harga kebutuhan pokok (71,1 persen), korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (70,6 persen), mahalnya biaya pendidikan (67,4 persen), dan pembredelan kebebasan berpendapat (62,7 persen) .
Survei CELIOS periode September-Oktober 2026 bahkan memberikan rapor yang lebih keras untuk kabinet: nilai rata-rata 2,9 dari skala 10, dengan 69 persen responden ahli memberikan nilai di rentang terburuk 1 hingga 3 .
Keretakan yang Tak Lagi Bisu: Gibran di Pinggir Meja Kabinet
Demo mahasiswa 20 Oktober 2026 juga menjadi latar bagi terungkapnya sebuah dinamika yang selama ini tersembunyi: keretakan antara Prabowo dan Gibran.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai ada indikasi marginalisasi sistematis terhadap Gibran. “Bahkan kita melihat sendiri melalui rekaman-rekaman dan melalui siaran langsung dalam beberapa rapat kabinet, ia tidak diikut sertakan,” ujarnya pada 19 Oktober 2026 .
Bivitri menyebut ketidakhadiran Gibran bukan alasan teknis, melainkan buah dari memburuknya iklim kerja sama antara Presiden dan Wakil Presiden . Ia menyayangkan hal ini karena dalam sistem presidensial, wapres seharusnya dilibatkan secara organik dan dibekali portofolio peran yang spesifik .
Sentimen serupa datang dari analis militer yang menyebut mundurnya Gibran justru bisa membuat Kabinet Merah Putih lebih stabil . Desakan mundur terhadap Gibran menguat setelah Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, yang menyatakan Mahkamah tidak menemukan bukti ijazah setara SMA milik Gibran, meski tidak dapat mendiskualifikasinya .
Reshuffle Ketujuh: Siapa yang Sudah Digeser, Siapa yang Menanti
Demo mahasiswa 20 Oktober 2026 terjadi hanya tiga pekan setelah reshuffle ketujuh pada 1 Oktober 2026. Perombakan itu mengubah konfigurasi kekuasaan secara signifikan .
Yang sudah digeser:
| Posisi | Sebelum | Sesudah |
|---|---|---|
| Kapolri | Listyo Sigit Prabowo | Suyudi Ario Seto |
| KSP | Dudung Abdurachman | Listyo Sigit Prabowo |
| Menko Polkam | Djamari Chaniago | Dudung Abdurachman |
| Menko PMK | Pratikno | Sugiono |
| Menperin | Agus Gumiwang Kartasasmita | M. Sarmuji |
| Menlu | Sugiono | Arrmanatha Nasir |
Sumber: Kompas.com, Disway
Reshuffle ini memperkuat posisi Golkar melalui Bahlil Lahadalia (Menko Hilirisasi dan Energi, merangkap Menteri ESDM) dan Sarmuji (Menperin). Sebaliknya, “Geng Solo”—lingkaran Joko Widodo—terkikis dengan dicopotnya Listyo Sigit dan Pratikno .
Siapa Lagi yang Akan Kena Reshuffle?
Pertanyaan tentang siapa lagi yang akan kena reshuffle masih terbuka. Sejumlah nama telah beredar di kalangan wartawan menjelang reshuffle 1 Oktober, namun belum semuanya dieksekusi .
Beberapa kandidat yang disebut dalam berbagai analisis:
-
Bahlil Lahadalia — telah mendapat posisi baru, tetapi rangkap jabatan di ESDM dan Hilirisasi membuat bebannya berat. Ia sendiri merespons isu ini dengan singkat: “Nanti kita lihat” .
-
Listyo Sigit Prabowo — kini menjabat KSP. Jika kinerjanya tidak memuaskan, ia bisa kembali digeser.
-
Sugiono — baru menjabat Menko PMK setelah meninggalkan kursi Menlu. Portofolio barunya akan diuji dalam waktu dekat.
-
Menteri-menteri dari lingkaran Jokowi — pengurangan representasi “Geng Solo” kemungkinan berlanjut .
Reshuffle besar diperkirakan terjadi pada Oktober 2026, dengan salah satu pendorongnya adalah keinginan Prabowo agar pemerintahan sepenuhnya berada di bawah kendalinya .
Dua Tahun, Satu Pertanyaan yang Menggantung
Demo mahasiswa 20 Oktober 2026 adalah cermin dari dua tahun yang penuh janji, tetapi juga penuh pertanyaan. Di jalanan, mahasiswa membawa spanduk dan rapor merah. Di Istana, Gibran semakin sunyi. Dan di ruang kabinet, kursi-kursi masih terus digeser.
Demo mahasiswa 20 Oktober 2026 tidak akan menjadi yang terakhir. Selama harga kebutuhan pokok masih membumbung, karhutla masih membakar, dan suara kritis masih dibungkam, jalanan akan tetap menjadi ruang bagi mereka yang tidak didengar.
Dan di atas semua itu, satu pertanyaan masih menggantung: jika dua tahun pertama belum cukup, berapa tahun lagi yang dibutuhkan?
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
