TANGERANG, PosNusantara.com – Negara tetangga minta listrik Indonesia menjadi sorotan utama dalam ajang Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap fakta mengejutkan bahwa sejumlah negara tetangga minta listrik Indonesia secara resmi. Namun, permintaan itu datang dengan nada yang dinilai Bahlil cenderung menekan. Sikap tegas pun ia sampaikan: Indonesia siap membantu, asalkan harganya win-win dan tidak ada pihak yang merasa ditekan.
Negara Tetangga Minta Listrik Indonesia: Siapa Saja Mereka?
Dalam forum bergengsi Electricity Connect 2026, Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa beberapa negara tetangga minta listrik Indonesia secara resmi. “Beberapa negara tetangga kita meminta untuk kita melakukan ekspor listrik. Bagi kami Indonesia tidak apa-apa kita ekspor, kan kita harus saling membantu,” ujar Bahlil di hadapan para pelaku industri energi.
Permintaan negara tetangga minta listrik Indonesia ini bukanlah isapan jempol. Sejumlah negara ASEAN telah lama mendambakan pasokan listrik dari Indonesia, terutama listrik yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Hal ini sejalan dengan komitmen transisi energi global dan upaya dekarbonisasi yang tengah gencar dilakukan negara-negara di kawasan.
Singapura: Target 6 GW Listrik Rendah Karbon
Singapura menjadi salah satu peminta terbesar dalam daftar negara tetangga minta listrik Indonesia. Negara Singa telah berkomitmen untuk mengimpor sekitar 6 gigawatt (GW) listrik rendah karbon pada 2035—sekitar sepertiga dari kebutuhan listrik nasionalnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya, atau sekitar 3,4 GW, diharapkan berasal dari Indonesia.
Tiga perusahaan Singapura telah dikonfirmasi akan terlibat dalam proyek ini: Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections. Pada tahap awal, ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura diperkirakan mencapai 600 MW hingga 1,2 GW, dan akan ditingkatkan secara bertahap hingga 3,4 GW pada 2035.
Malaysia: 2 GW dan Ekspansi 600 MW
Malaysia juga menunjukkan minat besar sebagai negara tetangga minta listrik Indonesia. Empat jalur interkoneksi lintas batas tengah dijajaki, termasuk Sumatra-Malaysia Peninsula sebesar 2 GW dan Kalimantan-Sabah sebesar 200 MW. Selain itu, jalur Sarawak-Kalimantan Barat yang telah beroperasi sejak 2015 dengan kapasitas 230 MW akan diperluas dengan tambahan 600 MW, sehingga total kapasitasnya mencapai 830 MW pada 2040.
Menteri Energi Malaysia bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Bahlil untuk merealisasikan proyek ASEAN Power Grid (APG) ini, yang menjadi salah satu komitmen dalam KTT ASEAN di Manila.
Baca juga: PLTS 100 Gigawatt: Ambisi Mercusuar Prabowo, Beban PLN (internal link)
Filipina: Menyusul ke Jaringan Trans Borneo
Filipina tidak mau ketinggalan dalam daftar negara tetangga minta listrik Indonesia. Negara ini tengah mempercepat upaya untuk terhubung dengan Indonesia melalui Kepulauan Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, dan Mindanao. Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengungkapkan bahwa Filipina akan masuk ke dalam proyek Trans Borneo Power Grid, memperluas jaringan listrik lintas batas yang telah dibangun antara Malaysia dan Indonesia.
“Filipina sedang mendorong pembentukan jaringan listrik lintas negara dengan Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi kawasan,” demikian laporan dari Kompas.
Papua Nugini: Tarif 20 Sen Dollar AS dan Skema Hibah
Papua Nugini (PNG) juga termasuk negara tetangga minta listrik Indonesia. PNG mengajukan permintaan pasokan listrik untuk masyarakat Wutung, sebuah desa di perbatasan RI-PNG. Pada 2024, kedua pihak sempat menyepakati tarif sebesar 20 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh), dengan skema hibah dari pemerintah Indonesia untuk menutup selisih biaya. Namun, implementasi kesepakatan tersebut tertunda setelah adanya usulan tarif baru dari pihak PNG.
Delegasi PNG menegaskan bahwa usulan penyesuaian tarif tersebut semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Wutung yang hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan.
Peringatan Keras Bahlil: Jangan Coba-coba Menekan
Meskipun Indonesia terbuka untuk mengekspor listrik, Bahlil Lahadalia tidak tinggal diam menghadapi tekanan dalam negosiasi harga. Dengan tegas ia menyatakan bahwa kerja sama harus saling menguntungkan, bukan saling menekan.
“Tapi harganya juga jangan harga yang mau kamu saja. Enggak boleh. Harganya yang harus win-win. Kerja sama itu saling menguntungkan, bukan kerja sama itu saling menekan.” — Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM
Ia bahkan mengangkat satu jari telunjuknya dan menggoyangkannya ke kanan dan kiri sebagai isyarat penolakan keras terhadap segala bentuk penekanan. “Jangan coba-coba menekan negara kami. Jangan coba-coba,” ujarnya dengan nada tegas.
Bahlil juga mengingatkan bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. “Kita pengin untuk berkawan kepada semua orang, tetapi perkawanan itu harus dimaknai sebagai bentuk etika baik dengan saling menghargai. Tapi jangan coba-coba menekan negara kami,” pungkasnya.
Posisi Indonesia: Belum Teken ASEAN Power Grid
Sikap tegas Bahlil sejalan dengan keputusan Indonesia untuk belum menandatangani kesepakatan ASEAN Power Grid (APG) . APG merupakan rencana integrasi jaringan listrik negara-negara ASEAN yang bertujuan mendukung perdagangan listrik lintas negara sekaligus memperkuat ketahanan energi kawasan.
“Saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win, saya akan teken. Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win,” tegas Bahlil.
Menurut Bahlil, prinsip win-win berarti setiap pihak mendapatkan manfaat yang adil dari kerja sama tersebut. Ia tidak ingin Indonesia hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan sementara negara lain memperoleh porsi manfaat yang jauh lebih besar.
Negara tetangga minta listrik Indonesia menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang strategis. Dengan potensi energi baru terbarukan yang melimpah, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam perdagangan listrik lintas batas di kawasan ASEAN.
Namun, Bahlil Lahadalia telah menggarisbawahi satu hal yang tidak bisa ditawar: harga harus win-win. Indonesia tidak akan menandatangani kesepakatan apa pun yang hanya menguntungkan pihak lain. “Jangan coba-coba menekan negara kami,” tegasnya.
Pertanyaan besar yang masih menggantung: akankah negara tetangga yang minta listrik Indonesia menerima prinsip win-win yang diusung Indonesia, atau akankah negosiasi ini berlarut-larut tanpa titik temu? Yang jelas, Indonesia tidak akan lagi menjadi pihak yang hanya menurut. Kali ini, Indonesia memegang kendali.
Baca juga :
PLTS 100 Gigawatt: Ambisi Mercusuar Prabowo, Rp1.306 Triliun, dan Beban yang Mengancam Darah PLN
PLN Merugi Rp3,92 T di Tengah Pendapatan Rekor, Anak Usaha Sektor Jasa Tunjukkan Kinerja Positif
