JAKARTA, PosNusantara.com – Sebuah kabar mengejutkan sempat menghebohkan jagat maya: gaji seorang Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disebut-sebut mencapai Rp16,25 juta per bulan . Angka ini terdiri dari gaji pokok Rp8 juta, tunjangan jabatan Rp2 juta, insentif kinerja Rp1,5 juta, tunjangan kesehatan Rp750 ribu, uang makan Rp1 juta, tunjangan komunikasi Rp500 ribu, dan uang transportasi Rp1 juta .
Jika benar, nominal ini bukan hanya fantastis, tetapi juga absurd. Bayangkan, seorang manajer di desa digaji setara dengan direksi BUMN, sementara RUU Ketenagakerjaan yang diperjuangkan buruh masih alot. Di sisi lain, ribuan buruh di kota besar seperti Jakarta hanya bisa bermimpi mendapat UMP 2026 sebesar Rp5,72 juta . Di desa, UMP bahkan lebih rendah, seperti di Jawa Barat yang hanya Rp2,31 juta . Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang merupakan Ketua Harian Komite Kebijakan Pembiayaan Koperasi Desa, memastikan kabar itu tidak benar. Pemerintah belum menetapkan angka final besaran gaji manajer Kopdes. Purbaya menyebut gaji manajer Kopdes kemungkinan akan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Bahkan, ia menyatakan angka di atas UMP pun masih dianggap “ketinggian”.
💸 Komponen dan Skema Pembiayaan
Meski gaji Rp16 juta dibantah, pemerintah masih menggoda publik dengan skema yang tidak jelas. Anggaran untuk menggaji 30.000 manajer Kopdes ini bersumber dari APBN. Skema pembiayaannya juga masih simpang siur. Awalnya beredar kabar pemerintah hanya menanggung bunga kredit, namun Purbaya meluruskan bahwa APBN akan membayar pokok utang sekaligus bunganya. Dalam dua tahun pertama, gaji manajer Kopdes akan dibiayai APBN sebelum dialihkan ke masing-masing koperasi. Jika sudah menjadi pegawai koperasi, nasib gaji mereka akan bergantung pada kinerja dan kemampuan koperasi itu sendiri. Ini adalah skema yang penuh risiko.
🎭 Di Balik Kabar yang Simpang Siur
Kontroversi gaji manajer Kopdes ini lebih dari sekadar angka. Ini soal transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Di satu sisi, pemerintah menawarkan program ambisius dengan 30.000 manajer profesional untuk menggerakkan ekonomi desa. Namun di sisi lain, mereka masih memainkan isu gaji yang memicu spekulasi liar.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menyerahkan sepenuhnya penentuan standar gaji kepada Kementerian Keuangan. Sementara Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan aturan soal gaji akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang masih difinalisasi. Jawaban yang mengambang ini justru menambah keruh suasana.
📊 Sebuah Perbandingan yang Mencolok
Mari kita bandingkan. Jika gaji manajer Kopdes mengacu pada UMP tertinggi di DKI Jakarta (Rp5,72 juta), angka ini masih lebih rendah dari gaji manajer di BUMN seperti Pertamina (Rp22,5 juta) atau PLN (Rp8,5-25 juta). Namun, angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata pendapatan di desa dan bahkan mengalahkan UMP di 38 provinsi.
Bandingkan juga dengan honor pengurus koperasi pada umumnya yang hanya sekitar Rp2-5 juta untuk ketua dan Rp1,5-3,5 juta untuk bendahara. Seorang manajer akan mendapatkan gaji lebih tinggi dari pengurus yang seharusnya menjadi atasannya. Ini bisa menimbulkan gesekan internal di dalam koperasi.
💡 Opini Redaksi: Jangan Ada Gaji Selangit di Tengah Keterbatasan Desa
Rencana menggaji manajer Kopdes dengan standar UMP mungkin terdengar adil, tetapi tidak cukup. Pemerintah harus berani menetapkan standar gaji yang jelas, proporsional, dan transparan sejak awal.
Angka Rp16 juta adalah isyarat bahaya. Jika tidak segera diklarifikasi, isu ini akan terus membayangi program Kopdes. Jangan sampai program yang bertujuan memajukan desa justru dicederai oleh skandal gaji selangit. Di tengah hiruk-pikuk pembahasan UMP dan RUU Ketenagakerjaan, pemerintah seharusnya memberikan contoh tata kelola yang baik, bukan malah memicu polemik baru yang tidak perlu.
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
