JAKARTA, PosNusantara.com – Gerwani dan G30S adalah dua nama yang tak terpisahkan dalam lembaran kelam sejarah Indonesia. Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, organisasi perempuan terbesar pada masanya, hancur bukan karena kesalahannya, melainkan karena narasi sejarah yang ditulis oleh pemenang. G30S atau Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik yang mengubah arah bangsa ini, sekaligus menjadi alat legitimasi bagi rezim yang berkuasa untuk menyingkirkan mereka yang dianggap ancaman. Inilah kisah tentang bagaimana sejarah versi pemenang dibangun, dirawat, dan dipertanyakan—serta mengapa kebenaran yang terpendam selama lebih dari setengah abad ini masih menuntut keadilan.
Gerwani dan G30S: Organisasi Perempuan yang Dihancurkan Narasi
Gerwani dan G30S adalah dua entitas yang dipersatukan oleh propaganda, bukan oleh bukti. Gerwani berdiri pada 4 Juni 1950 di Semarang, Jawa Tengah, sebagai organisasi pergerakan kaum perempuan yang independen. Pada puncaknya, Gerwani memiliki 3 juta anggota pada tahun 1965, menjadikannya salah satu organisasi perempuan terbesar di dunia non-blok.
Gerwani memperjuangkan hak-hak buruh perempuan, reformasi hukum perkawinan, hak pendidikan, hingga keterlibatan politik perempuan. Mereka aktif memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan.
Namun, hubungan Gerwani dengan G30S dibangun di atas fondasi yang rapuh. Komnas Perempuan menegaskan bahwa “belum ada hasil penyelidikan cermat yang menunjukkan keterlibatan Gerwani secara organisasional dengan Gerakan 30 September” . Satu-satunya fakta yang digunakan sebagai bukti adalah keberadaan beberapa aktivis Gerwani di Lubang Buaya untuk mengikuti pelatihan sukarelawan dalam rangka persiapan operasi Dwikora—sebuah fakta yang sama sekali tidak memadai untuk membuktikan keterlibatan dalam pembunuhan para jenderal.
Sejarah Versi Pemenang: Buku Putih, Film Propaganda, dan Monopoli Kebenaran
Gerwani dan G30S menjadi korban dari apa yang disebut sebagai “sejarah versi pemenang”. Rezim Orde Baru sebagai pemenang peristiwa 1965 memonopoli penulisan dan kesimpulan peristiwa tersebut. Narasi tunggal yang diproduksi dan direproduksi selama tiga dekade menempatkan PKI sebagai dalang utama, dan Gerwani sebagai pelaku kekejaman seksual.
Buku Putih: Fondasi Narasi Orde Baru
Buku Putih berjudul Tragedi Nasional: Percobaan KUP G 30 S/PKI di Indonesia (1968) karya Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh menjadi fondasi narasi versi Orde Baru. Nugroho adalah sejarawan militer yang dipercaya oleh militer untuk menggarap sejumlah proyek sejarah, dan kemudian menjadi arsitek penulisan sejarah Indonesia untuk kurikulum sekolah.
Film Propaganda: Indoktrinasi Massal
Film Pengkhianatan G30S/PKI (1984) menjadi media propaganda utama yang memperkuat gambaran PKI sebagai dalang utama. Film ini berhasil membentuk persepsi publik secara masif dan menjadi tontonan wajib bagi pelajar selama bertahun-tahun.
Stigmatisasi Gender: Politik Pembunuhan Karakter
Salah satu korban terbesar dari narasi propaganda pasca-1965 adalah Gerwani. Kader-kader Gerwani dituduh melakukan tarian telanjang (Harum Bunga), melukai, dan memutilasi organ vital para jenderal di Lubang Buaya. Tuduhan ini membangun konstruksi “perempuan jalang” yang digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk membungkam gerakan perempuan.
Membongkar Mitos: Bukti Medis yang Membantah Propaganda
Mitos kekejaman seksual Gerwani berulang kali direproduksi melalui monumen, buku pelajaran sekolah, hingga film dokumenter propaganda resmi. Namun, bukti otentik medis menunjukkan hal yang berlawanan.
Visum et Repertum: Bukti yang Terlupakan
Pada tahun 1987, akademisi Benedict Anderson menerbitkan salinan otopsi resmi (Visum et Repertum) ketujuh jenazah korban Lubang Buaya yang ditandatangani oleh tim dokter militer dan sipil pada 5 Oktober 1965.
Hasil visum membuktikan bahwa para jenderal meninggal dunia akibat luka tembak senjata api. Tidak ditemukan bukti adanya pencungkilan mata, pemotongan alat kelamin, atau mutilasi tubuh sebagaimana yang digambarkan dalam narasi propaganda.
Kajian Akademis: Sexual Politics in Indonesia
Profesor Saskia Wieringa dalam karyanya Sexual Politics in Indonesia membongkar bagaimana kampanye fitnah seksual ini digunakan untuk menghancurkan gerakan perempuan progresif. Narasi kekerasan seksual yang dilekatkan pada Gerwani adalah manipulasi yang penuh rekayasa.
Dampak Kemanusiaan: Tahanan Politik Perempuan dan Kamp Plantungan
Gerwani dan G30S bukan sekadar narasi sejarah. Ia adalah luka nyata bagi ribuan perempuan yang menjadi korban. Sampai tahun 1967, ribuan anggota Gerwani ditangkap dan dipenjarakan, termasuk ketua Gerwani Umi Sardjono dan sekjen Kartinah. Orde Baru mengklasifikasikan anggota Gerwani sebagai tahanan politik golongan B.
Kamp Plantungan: Penjara Khusus Perempuan
Para tahanan politik perempuan diisolasi di Kamp Plantungan, Kendal, Jawa Tengah. Kehidupan para tahanan di Plantungan sarat dengan tindak kekerasan. Mereka mengalami penyiksaan seksual, termasuk pemerkosaan dan penelanjangan.
Salah satu tahanan, AJ, anggota Gerwani sejak 1953 yang mendirikan TK Melati, ditahan di Kamp Plantungan selama delapan tahun tanpa proses pengadilan apa pun.
Upaya Rehabilitasi: Jalan Berliku Menuju Keadilan
Gerwani dan G30S hingga kini masih menuntut keadilan. Label komunis masih kerap disematkan kepada keluarga korban pembantaian setelah peristiwa 30 September 1965. Pada masa Orde Baru, perlakuan negara terhadap keluarga korban sangat diskriminatif—mereka kehilangan hak politik, akses pendidikan, dan kesehatan, serta pada KTP mereka tertulis eks tapol.
Upaya yang Gagal dan Harapan yang Tertunda
Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan permohonan maaf dan menyampaikan perlunya rekonsiliasi nasional, namun upaya ini gagal. Para mantan tahanan politik kemudian mengajukan class action agar mereka mendapatkan rehabilitasi nama baik dan kompensasi ganti rugi, tetapi upaya ini kembali gagal.
Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menyatakan Nani Nurani menang dengan putusan bahwa dirinya tidak terlibat G30S dan bukan bagian dari organisasi terlarang. Ini menjadi preseden penting, namun tidak diikuti oleh ribuan korban lainnya.
Rekomendasi TPPHAM yang Belum Tuntas
Upaya pemulihan hak-hak korban menjadi salah satu rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (TPPHAM) yang dibentuk pada 2022. Namun, pemulihan hak-hak korban belum berjalan sepenuhnya hingga masa kerja tim itu berakhir. Pemerintahan Prabowo Subianto menyatakan siap melanjutkan pelaksanaan rekomendasi tersebut.
Sejarah yang Belum Selesai
Gerwani dan G30S adalah cermin dari bagaimana sejarah dapat dimanipulasi oleh kekuasaan. Selama lebih dari tiga dekade, narasi tunggal Orde Baru mengubur kebenaran tentang Gerwani, menciptakan stigma yang menghancurkan jutaan perempuan dan keluarganya. Kini, ketika rezim telah tumbang, kebenaran masih berjuang untuk menemukan jalannya.
Komnas Perempuan, akademisi, dan para korban telah membuktikan bahwa Gerwani tidak terlibat secara organisasional dalam G30S. Bukti medis telah membantah mitos kekejaman seksual. Namun, rehabilitasi dan pemulihan hak masih jalan di tempat.
Pertanyaan besar yang masih menggantung: akankah negara ini berani mengakui kesalahannya dan memulihkan nama baik mereka yang telah lama difitnah, atau akankah sejarah versi pemenang terus dipertahankan demi stabilitas politik yang semu?
PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
