JAKARTA, PosNusantara.com – Rocky Gerung Watimpres menjadi salah satu berita paling mengguncang politik Indonesia di awal Oktober 2026. Filsuf dan pengamat politik yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik keras kekuasaan, kini resmi duduk di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Rocky Gerung Watimpres bukan sekadar rotasi elite biasa—ia adalah simbol dari paradoks politik yang selama ini ia sendiri sering kritik: konsistensi untuk inkonsistensi.
Pelantikan Rocky Gerung Watimpres dilakukan bersama 25 tokoh lainnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Dalam susunan Wantimpres yang baru, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.
Siapa Rocky Gerung dan Mengapa “King of Dungu”?
Rocky Gerung lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 20 Januari 1959. Ia menempuh pendidikan filsafat di Universitas Indonesia dan menyelesaikan studinya pada 1986. Ia mengajar di UI selama sekitar 15 tahun dan terlibat dalam pengembangan sejumlah mata kuliah filsafat serta kajian sosial-politik.
Selain dunia akademik, Rocky aktif dalam kajian demokrasi dan masyarakat sipil, termasuk sebagai salah satu pendiri Setara Institute dan fellow Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Namanya semakin dikenal publik melalui berbagai forum diskusi dan media, terutama ketika menyampaikan pandangan mengenai demokrasi, politik, hukum, dan kebijakan publik.
Julukan “King of Dungu” atau “Raja Dungu”
Istilah “dungu” menjadi ciri khas Rocky Gerung dalam mengkritik lawan politiknya. Ia mempopulerkan kata ini terutama untuk menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, julukan “Raja Dungu” justru diberikan balik oleh Ruhut Sitompul pada 2019.
“Kita ini semua, termasuk yang menonton, yang mendengar (adalah) orang dungu. Karena yang lagi ngomong (Rocky Gerung) itu raja dungu,” ujar Ruhut yang kemudian disambut tawa penonton.
Sejak saat itu, julukan “King of Dungu” melekat pada Rocky Gerung—sebuah ironi yang kini semakin tajam ketika ia justru masuk ke dalam lingkar kekuasaan yang selama ini ia kritik.
Jejak Kritik: Konsisten Menyerang Jokowi, Tumpul kepada Prabowo
Rocky Gerung Watimpres menjadi sorotan karena rekam jejak kritiknya yang dinilai tidak seimbang. Selama satu dekade terakhir, ia dikenal sebagai “filsuf jalanan” yang tajam lidahnya kepada kekuasaan, terutama di era Presiden Joko Widodo.
Kritik Tajam ke Jokowi
Rocky bahkan pernah menyatakan bahwa ia konsisten mengkritik Jokowi bahkan ketika dukungan publik terhadap pemerintahan tersebut masih tinggi, dan menyebut dirinya sempat berada dalam posisi minoritas karena sikap tersebut.
Sikap Melempem ke Prabowo
Namun, sikap politik Rocky kini disorot publik karena dinilai jauh lebih lunak terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, ia dituding pro-Prabowo setelah menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai perintah konstitusi.
“Gak mungkin saya kritik Prabowo seperti saya kritik Jokowi,” ucap Rocky pada Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa alasan dirinya lebih keras mengkritik Jokowi adalah karena pemerintahan Jokowi dinilainya menghamburkan uang untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek Whoosh. Sementara Prabowo, menurut Rocky, masih berada di periode pertama kepemimpinannya sehingga belum proporsional jika dikritik dengan level yang sama.
Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Jumansyah, mengingatkan agar Rocky tetap mempertahankan sikap kritisnya meski telah masuk ke dalam sistem pemerintahan.
baca juga :
Nasib MBG dan BGN Jika Rezim Prabowo Tumbang: Potensi Diseret ke Pengadilan
Alasan Rocky Gerung Menerima Tawaran Wantimpres
Dalam konferensi pers usai pelantikan, Rocky Gerung Watimpres menegaskan bahwa dirinya hanya berpindah posisi dari luar ke dalam pemerintahan.
“Ya kan cuma pindah. Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Apa bedanya? Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break,” ujar Rocky.
Ia menjelaskan bahwa Wantimpres memiliki fungsi etis, bukan teknis. Menurutnya, anggota Wantimpres harus mampu melihat dampak atau ekses dari kebijakan dan memberikan pertimbangan agar arahnya sesuai dengan visi Presiden.
“Kita mengawasi arah dari kebijakan supaya sesuai dengan janji Presiden pada waktu kampanye, sesuai dengan tema yang diinginkan oleh Presiden,” ujarnya.
Rocky juga membedakan antara “kritis” dan “mengkritik” . Menurutnya, Wantimpres bertugas bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan mengkritik melalui pernyataan publik.
“Kalau mengkritik, dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan,” tegasnya.
Reaksi Publik dan Netizen: Akal Sehat Berakhir?
Rocky Gerung Watimpres memicu gelombang reaksi di media sosial. Banyak netizen yang kecewa dan menganggap Rocky telah menggadaikan idealismenya. Julukan “Presiden Akal Sehat” yang selama ini melekat padanya pun dipertanyakan.
Sejumlah pengguna media sosial mengingatkan publik agar tidak mudah percaya kepada tokoh politik dan pengamat, sementara sebagian lain mendukung Rocky agar tetap kritis serta amanah dalam jabatan barunya.
Aktor Omara Esteghlal melalui unggahannya pada Jumat (2/10) turut melontarkan sindiran. Sementara itu, Pandji Pragiwaksono menyebut sikap Rocky terhadap Prabowo mirip ‘jubir’.
Darmaningtyas juga menyinggung perbedaan sikap Rocky terhadap Prabowo dan Jokowi. “Dan dia kan tidak pernah mengkritik kebijakan-kebijakan Prabowo seperti halnya dia mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi,” ujarnya.
Paradoks Wantimpres: Kritik dari Dalam yang Tak Lagi Sama
Rocky Gerung Watimpres menghadirkan paradoks politik yang menarik. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai komposisi Wantimpres tak lepas dari pertimbangan politik.
“Pemilihan orang-orang ini bukan hanya faktor soal dia punya kemampuan, tapi juga ada pertimbangan politik,” kata Arifki.
Menurut Arifki, sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di luar pemerintahan kini masuk ke dalam lingkar kekuasaan. Hal tersebut bisa menjadi bagian dari ruang kompromi politik.
“Dalam politik, apalagi kita berada di posisi paling tertinggi Republik ini, kan juga ada mengakomodasi orang-orang yang memang selama ini berseberangan, misalnya orang-orang yang selama ini kritis, dan memang posisi ruang-ruang ini menjadi ruang kompromi,” paparnya.
Namun, Arifki juga mengingatkan bahwa publik akan melihat apakah sikap kritis tersebut tetap dibawa setelah masuk pemerintahan.
“Ketika misalnya Pak Rocky Gerung selama ini mengkritik, namun ketika dia di dalam, ketika dia masuk ke pemerintahan, dia juga harus siap dikritik juga,” katanya.
Baso Affandi, SH, Direktur Barometer Swara Indonesia, dalam opininya menulis:
“Apa yang terjadi jika seorang pengkritik memperoleh akses langsung pada kekuasaan yang selama ini dikritiknya?”
Ia menambahkan bahwa Wantimpres bukanlah lembaga oposisi. Wantimpres berada di bawah Presiden dan mempunyai tugas memberikan nasehat serta pertimbangan kepada Presiden.
“Seorang pengkritik dari luar mempunyai kebebasan yang relatif lebih besar, di mana ia sanggup dan bebas mengatakan kebijakan ini salah, pemerintah keliru, lantang mempertanyakan keputusan penguasa. Tapi saat seseorang masuk ke dalam institusi kekuasaan, posisi komunikasinya berubah,” tulis Baso.
Konsistensi untuk Inkonsistensi
Rocky Gerung Watimpres adalah cermin dari paradoks demokrasi Indonesia. Seorang pengkritik yang membangun reputasinya dengan menyerang kekuasaan, kini duduk di dalam lingkar kekuasaan itu sendiri. Ia berbicara tentang “radical break” , tetapi publik melihat “radical entry” —masuk ke dalam sistem yang selama ini ia kritik.
Apakah ini bentuk konsistensi dalam ketidakkonsistenan? Ataukah ini adalah babak baru dari “seni berpolitik” yang selama ini ia kritik? Rocky Gerung pernah berkata bahwa ia “tidak mungkin mengkritik Prabowo seperti mengkritik Jokowi” —sebuah pernyataan yang kini menjadi kunci untuk memahami mengapa ia menerima tawaran Wantimpres.
Julukan “King of Dungu” yang diberikan Ruhut Sitompul kini terasa semakin ironis. Rocky Gerung Watimpres mungkin bukan lagi “raja dungu” di luar kekuasaan—ia kini adalah penasihat di dalam istana, tempat di mana kata “dungu” tak lagi bisa dilontarkan dengan bebas.
Seperti yang diingatkan oleh Arifki Chaniago: “Ketika dia masuk ke pemerintahan, dia juga harus siap dikritik juga.” Dan itulah ujian sesungguhnya bagi Rocky Gerung Watimpres—apakah ia akan tetap menjadi “Presiden Akal Sehat” , atau akal sehat itu telah berakhir di depan gerbang Istana Negara?
PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
