Saatnya mundur Dirut Pertamina: Tanggung Jawab Kelangkaan BBM di Bali, Kalimantan, dan Sumatera

AKARTA, PosNusantara.com – Saatnya mundur Dirut Pertamina menjadi desakan yang semakin menguat di tengah krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Gelombang antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali, Kalimantan, dan Sumatera telah memicu kemarahan publik. Desakan agar Dirut Pertamina mundur bukan lagi sekadar seruan di media sosial—ia telah menjadi tuntutan terbuka dari berbagai elemen masyarakat, organisasi, hingga politisi. Saatnya mundur Dirut Pertamina adalah konsekuensi logis dari kegagalan manajemen distribusi energi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Krisis BBM Meluas: 11 Provinsi Terdampak, Antrean Capai 1 Kilometer

Saatnya mundur Dirut Pertamina bukan tanpa dasar. Ombudsman Republik Indonesia mencatat permasalahan BBM terjadi di 11 provinsi berdasarkan pemantauan pada 13 Oktober 2026. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.

Di sejumlah titik, antrean kendaraan dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer. Di Provinsi Sumatera Barat, waktu tunggu dilaporkan sekitar dua hingga tiga jam. Sementara di Provinsi Sulawesi Utara, antrean Pertalite di beberapa lokasi mencapai 300-500 meter.

Baca juga: Alih Daya BUMN di Bawah Danantara: 2027 Tak Bisa Ngeles Lagi 

Bali: Episentrum Krisis yang Menampar Wajah Indonesia

Bali menjadi episentrum krisis BBM yang paling menyita perhatian. Antrean kendaraan terjadi sejak 8 Oktober 2026 di sejumlah SPBU di Denpasar, Badung, Tabanan, dan beberapa kabupaten lainnya. Kondisi ini memicu kemarahan publik yang berujung pada tuntutan agar Dirut Pertamina mundur.

Salah satu kemacetan parah terlihat di SPBU Jalan Hayam Wuruk, Denpasar (area dekat Universitas Warmadewa). Antrean kendaraan bermotor telah mengular sejak pukul 16.30 WITA. Namun, ketegangan sempat terjadi ketika pada pukul 21.30 WITA, pihak SPBU mendadak mengumumkan bahwa stok BBM jenis Pertalite telah habis. Kondisi tersebut melukai warga yang telah mengantre hingga lima jam tanpa kepastian pasokan BBM.

Di Denpasar Timur, antrean kendaraan dilaporkan telah memanjang hingga area gedung parkiran motor Living World Mall. Proses pengisian BBM di titik ini berlangsung sangat lambat. Antrean yang dimulai sekitar pukul 22.00 WITA baru membuahkan hasil bagi sebagian pengendara pada pukul 02.30 WITA dini hari berikutnya.

Jro Bima, Ketua Yayasan Keris Bali, dengan lantang menyuarakan pertanggungjawaban Pertamina dan pencopotan Dirut Pertamina Patra Niaga. “Copot Dirut Utama Pertamina Patra Niaga Simon Aloysius Mantiri. Pertamina jangan lari dari tanggung jawab,” tegasnya.

Kalimantan: Ketika Kapal Telat dan Jalur Laut Surut

Di Kalimantan Barat, krisis BBM melanda Pontianak, Kubu Raya, Ketapang, dan Kayong Utara. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta Pertamina memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di wilayahnya.

“Jauh-jauh hari saya sudah mengingatkan berkaitan dengan menjaga stok BBM dari berbagai jenis di masing-masing SPBU. Pertamina harus melakukan mitigasi.” — Sujiwo, Bupati Kubu Raya

Di SPBU Wonodadi di Jalan Arteri Supadio, dilaporkan mengalami kekosongan BBM selama tiga hari berturut-turut akibat distribusi yang terhambat. Petugas SPBU menyebut pengiriman pasokan terkendala kondisi jalur laut yang surut. Ketika pasokan sekitar delapan kiloliter tiba, BBM langsung habis dalam waktu singkat karena tingginya antrean kendaraan.

Di Ketapang, warga mengeluhkan antrean panjang BBM hingga lebih dari satu jam. Seorang warga bernama Oding mengaku sudah mengantre lebih dari satu jam karena persediaan bensin di kendaraannya hampir habis. Ia juga mengungkapkan bahwa pembelian Pertalite dibatasi hanya tiga liter.

Baca juga: Workshop Hubungan Industrial Anyer: Membangun Sinergi Harmonis Pekerja dan Perusahaan 

Sumatera: Antrean 2-3 Jam dan Pertalite Eceran Rp20 Ribu per Liter

Di Sumatera Utara, kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Padanglawas (Palas). Antrean kendaraan mengular hingga ke badan jalan dan memicu kemacetan. Di sisi lain, harga Pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Salah seorang pengendara, Fauzi Matondang (31), mengaku sudah sekitar setengah jam mengantre di SPBU. “Saya kurang lebih 30 menit sudah antre di sini. Biasa kalau gak antre panjang kita tidak dapat. Jadi kalau ada minyak di SPBU mending pergi memang antri,” katanya.

Fauzi juga mengungkapkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi di Palas terjadi karena banyaknya pelangsir. “Kita di sini di Palas, banyak sekali pelangsir, itu kurasa yang bikin langka sekali BBM,” bebernya. “Yang bikin panik sebenarnya karena secara ekonomi orang sulit, orang sekarang antre itu Pertalite banyak karena minyak eceran mahal sekali sekarang Rp15 ribu sampai Rp20 ribu. Jadi bukan panik tidak kebagian BBM, kita ini panik tidak dapat yang murah,” lanjutnya.

Desakan Mundur: “Ini Masalah Kompetensi, Bukan Musibah”

Saatnya mundur Dirut Pertamina menjadi seruan yang semakin lantang dari berbagai pihak. Center for Budget Analysis (CBA) secara resmi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa krisis BBM di Bali sangat memalukan.

“Krisis BBM di Bali ini sangat memalukan. Pertamina benar-benar seperti sudah hilang kepedulian. Warga sudah terlanjur kesal dan kecewa, baru kemudian Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, buka suara dan meminta maaf.” — Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA

Uchok juga menyoroti bahwa kelangkaan BBM terjadi secara berulang di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, jika kelangkaan terjadi sekali, hal itu mungkin bisa dianggap sebagai musibah. Namun, jika terjadi berkali-kali di berbagai provinsi, masalah utamanya terletak pada kompetensi kepemimpinan.

“Kelangkaan BBM ini terlalu sering berulang, sudah kayak tur konser. Kalau sekali, itu musibah. Tapi kalau berkali-kali di provinsi yang berbeda, itu masalah kompetensi. Ini membuktikan Simon Aloysius Mantiri tidak punya kapasitas untuk memimpin BUMN sekeliber Pertamina.” — Uchok Sky Khadafi

CBA juga menyoroti pola kerja manajemen Pertamina yang dinilai reaktif dan baru bergerak setelah masalah tersebut menjadi viral di media sosial. “Pertamina di era Simon Aloysius Mantiri kerjanya mirip admin Instagram: nunggu DM netizen masuk dulu baru merespons. Rakyat harus mengantre BBM di bawah terik matahari Bali, sementara Dirut baru sibuk buat klarifikasi setelah viral dan masuk FYP,” sindir Uchok.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta Pertamina bersama Kementerian ESDM menambah pasokan BBM di Bali untuk mengatasi kelangkaan yang menyebabkan warga mengantre hingga berjam-jam.

“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali.” — Puan Maharani, Ketua DPR RI

Respons Pertamina: Minta Maaf, Salahkan Jangkar Kapal

Dirut PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Bali atas kendala antrean BBM yang terjadi di berbagai SPBU.

“Pertama-tama atas nama PT Pertamina Persero, saya selaku direktur utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya khususnya bagi warga Bali atas kejadian antrean yang beberapa hari ini kita alami bersama, khususnya di SPBU-SPBU yang berada di wilayah Bali.” — Simon Aloysius Mantiri

Ia menjelaskan bahwa kendala distribusi tersebut dipicu oleh kendala teknis pada salah satu kapal pengangkut saat proses bongkar muat logistik BBM. Gangguan pada bagian jangkar kapal membuat jadwal sandar dan bongkar muat yang semula direncanakan pukul 06.30 pagi pada Senin (12/10) menjadi mundur hingga sekitar pukul 22.00 malam.

Simon juga mengakui adanya faktor peningkatan konsumsi masyarakat Bali terhadap produk BBM bersubsidi akibat disparitas harga yang cukup jauh di pasaran. Lonjakan porsi penggunaan BBM bersubsidi tersebut turut mempengaruhi dinamika ketersediaan di tingkat penyaluran bawah.

“Ya, tentunya memang salah satu karena Pertalite ya, itu kan yang subsidi, jadi ada porsi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi tapi sekali lagi ini hanya salah satu faktor dan tentunya kita harus melihat secara keseluruhan,” kata Simon.

Mengapa Harus Mundur? Tanggung Jawab Seorang Pemimpin BUMN

Saatnya mundur Dirut Pertamina bukan sekadar tuntutan emosional. Ada dasar hukum dan etika yang kuat di baliknya.

Pertama, Pertamina adalah BUMN strategis yang mengemban amanat konstitusional untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mewajibkan negara menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan bahwa BUMN wajib memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Kedua, ketika krisis BBM terjadi secara berulang di berbagai provinsi, itu bukan lagi soal teknis semata. Seperti yang diungkapkan CBA, ini adalah masalah kompetensi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang gagal mengantisipasi dan mengelola distribusi energi di negara kepulauan terbesar di dunia tidak layak memimpin BUMN sebesar Pertamina.

Ketiga, permohonan maaf saja tidak cukup. Rakyat Bali, Kalimantan, dan Sumatera telah kehilangan waktu produktif, pendapatan, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Sopir logistik harus mengantre berjam-jam, distribusi barang tersendat, biaya transportasi melonjak, hingga harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik.

Saatnya Bertanggung Jawab, Bukan Hanya Minta Maaf

Saatnya mundur Dirut Pertamina adalah panggilan untuk tanggung jawab. Krisis BBM yang melanda Bali, Kalimantan, dan Sumatera bukanlah insiden pertama. Sepanjang tahun 2026, kelangkaan BBM telah terjadi berulang kali di berbagai wilayah. Permohonan maaf sudah terlalu sering diucapkan, tetapi solusi struktural tak kunjung terwujud.

Seorang pemimpin sejati tidak hanya muncul saat keadaan baik. Ia harus hadir saat krisis, mengambil tanggung jawab, dan—jika perlu—berani mundur demi kepentingan yang lebih besar. Saatnya mundur Dirut Pertamina bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perbaikan tata kelola energi nasional yang lebih baik.

Publik menantikan: akankah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN bertindak tegas, atau akankah rakyat kembali harus mengantre di bawah terik matahari untuk mendapatkan hak dasar mereka?

PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya