JAKARTA, PosNusantara.com – Isu KPI BUMN tidak penting kembali mencuat di tengah paradoks kinerja yang sulit dijelaskan: setiap tahun laporan menunjukkan KPI tercapai, bahkan melampaui target, namun perusahaan justru mencatatkan kerugian. Fenomena KPI BUMN tidak penting ini terlihat jelas di PT PLN (Persero), di mana induk perusahaan merugi sementara anak perusahaan justru mencetak laba gemilang.
Pada Semester I 2026, PLN membukukan pendapatan usaha Rp327,15 triliun—rekor tertinggi sepanjang sejarah. Laba usaha pun tercatat Rp26,17 triliun. Namun, rugi periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp3,92 triliun. Di sisi lain, anak perusahaan seperti PLN Nusantara Power justru membukukan laba bersih Rp12,91 triliun, melampaui target 129% dari RKAP.
Lantas, apa yang salah dengan sistem KPI di BUMN? Mengapa KPI BUMN tidak penting sebagai alat ukur kinerja sejati?
KPI sebagai Formalitas: Ketika Indikator Kehilangan Makna
Sistem KPI di BUMN sejatinya telah diatur secara komprehensif. Kementerian BUMN menerbitkan pedoman penentuan KPI dan kriteria penilaian kinerja, yang mencakup indikator keuangan, operasional, dan administrasi. Setiap awal tahun, Direksi menyusun KPI sebagai penjabaran dari RKAP yang disahkan RUPS dan dituangkan dalam kontrak manajemen.
Namun, dalam praktiknya, KPI sering kali tidak mencerminkan kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Di tingkat individu, PLN menerapkan sistem manajemen kinerja yang mengukur sasaran kerja individu dan kontribusi individu. Namun, KPI pegawai ini tidak selalu berkorelasi dengan profitabilitas perusahaan.
“Pegawai mengejar KPI, tetapi jika KPI-nya hanya soal kehadiran, penyelesaian tugas administratif, atau capaian operasional yang tidak berhubungan langsung dengan bottom line, maka semua tercapai—tapi perusahaan tetap rugi.”
Praktisi SDM BUMN yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa ada kesenjangan struktural antara KPI di level individu dengan kinerja korporasi. KPI pegawai dinilai berdasarkan target yang diturunkan dari RKAP—yang notabene adalah target politik, bukan target bisnis yang murni. Ketika target politik tidak selaras dengan realitas pasar, maka KPI tercapai secara administratif, tetapi perusahaan justru tergerus secara finansial.
Politik vs Kinerja: Ketika KPI Administrator BUMN Bukan Lagi Keuangan
Sebuah analisis yang diterbitkan pada 2024 mengungkapkan bahwa selama satu dekade terakhir, BUMN telah dibombardir oleh intervensi politik dan birokrasi, membuat para pemimpin BUMN sulit bekerja secara independen dan berorientasi pada hasil.
“The key performance indicator of SOE administrators is no longer just financial performance but rather political relations.” — Laporan Infobanknews, September 2024
Artinya, KPI administrator BUMN bukan lagi sekadar kinerja keuangan, melainkan hubungan politik. Seorang direktur yang “gagal” secara bisnis—seperti kasus Istaka Karya yang bangkrut—justru bisa mendapatkan jabatan di BUMN lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi kinerja di BUMN telah terdistorsi oleh kepentingan politik.
Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, bahkan menegaskan bahwa bonus direksi BUMN hanya boleh diberikan apabila KPI tercapai. Namun, jika KPI itu sendiri telah dimanipulasi—baik melalui target yang direkayasa maupun indikator yang dipilih secara sepihak—maka bonus tetap mengalir meskipun perusahaan merugi.
Anak Perusahaan Untung, Induk Rugi: Membedah Paradoks PLN
Pada Semester I 2026, PLN mencatatkan laba usaha Rp26,17 triliun—artinya, dari sisi operasional, perusahaan sebenarnya menghasilkan keuntungan. Namun, rugi periode berjalan mencapai Rp3,92 triliun.
Baca juga:
Dapen PLN Akuisisi PT Mitra Energi Indonesia: Nasib 90.000 Tenaga Kerja Hasil Merger HPI, PCN, MKP
DPR Usul PLN Dipecah Jadi Dua Entitas: Solusi Atasi Rugi atau Jalan Menuju Privatisasi?
PLN Merugi Rp3,92 T di Tengah Pendapatan Rekor, Anak Usaha Sektor Jasa Tunjukkan Kinerja Positif
Apa yang terjadi? Kerugian ini disebabkan oleh beban di luar usaha, terutama kerugian selisih kurs dan beban keuangan. Dengan liabilitas mencapai Rp814 triliun, beban bunga PLN sangat besar. Pelemahan rupiah menjadi pukulan telak karena utang PLN sebagian besar berdenominasi dolar AS.
Sementara itu, anak perusahaan justru mencetak laba gemilang. PLN Nusantara Power (PLN NP) menyumbang Rp2,35 triliun atau 13,23% dari total laba PLN sebesar Rp17,76 triliun. Secara mandiri, PLN NP membukukan laba bersih Rp12,91 triliun pada 2025, melampaui target dan mencapai 129% dari RKAP.
“PLN NP bukan hanya entitas bisnis, tetapi pilar penting dalam menjaga kedaulatan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui pasokan listrik yang andal.” — Ruly Firmansyah, Direktur Utama PLN Nusantara Power
Fenomena “anak untung, induk rugi” ini terjadi karena beban-beban struktural—utang, bunga, dan kerugian kurs—ditanggung di level holding, sementara anak perusahaan beroperasi dengan struktur biaya yang lebih ringan dan fokus pada bisnis inti.
Borok Tata Kelola: Shareholder Loan, Proyek Gagal, dan Biaya Membengkak
Tidak hanya soal beban kurs dan bunga, BPK juga mengungkap sejumlah borok tata kelola di tubuh PLN. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DJPKN VII Tahun 2025 Nomor 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025, BPK menyimpulkan secara tegas:
“Pengelolaan Shareholder Loan (SHL) serta Pengadaan Barang dan Jasa pada Subholding dan Anak Perusahaan Belum Memadai.”
Beberapa temuan BPK yang menjadi sorotan:
| Temuan | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| SHL Proyek JO Sumatera 4 | Rp62 miliar | Tidak memenuhi prinsip fairness; proyek gagal |
| Beban bunga PT PLN BBI | Rp15,8 miliar | Ditanggung tanpa manfaat proyek |
| Pengangkutan batubara | Rp139,09 miliar | Harga BBM tidak sesuai biaya riil |
| Perhitungan ganda ROK | Tidak disebutkan | Membebani BPL TL |
Sumber: LHP BPK 2025
Dalam kasus SHL Proyek JO Sumatera 4, BPK mencatat bahwa tujuan peminjaman untuk pembiayaan proyek tidak tercapai. Uang berputar, bunga berjalan, tetapi proyek tak ada. “PT PLN BBI tidak memperoleh manfaat SHL untuk pendanaan Proyek JO Sumatera 4 dan menanggung biaya bunga pinjaman sebesar Rp15.825.836.441,” tulis BPK.
Dividen BUMN vs Swasta: Data yang Berbicara
Kinerja BUMN yang medioker juga tercermin dari kontribusi dividen ke negara. Selama periode 2014–2023, total PMN (Penyertaan Modal Negara) yang disuntikkan ke BUMN mencapai Rp401,37 triliun. Dividen yang diterima negara dari BUMN selama periode yang sama mencapai Rp452,43 triliun. Setelah dikurangi PMN, dividen bersih yang diterima negara hanya Rp51,06 triliun.
Bandingkan dengan Bank Central Asia (BCA), sebuah perusahaan swasta. Meskipun kepemilikan negara hanya 55 persen, Djarum dapat mengantongi dividen Rp71,46 triliun pada periode yang sama. Ini berarti dividen bersih dari BCA lebih besar daripada dividen bersih dari 159 BUMN.
Paradoks KPI di BUMN adalah cermin dari kegagalan sistemik dalam tata kelola dan manajemen kinerja. KPI telah berubah dari alat ukur kinerja menjadi formalitas birokrasi yang tidak mencerminkan kesehatan perusahaan. Intervensi politik telah mendistorsi orientasi para pemimpin BUMN, dari yang seharusnya berorientasi pada hasil menjadi berorientasi pada hubungan politik.
Sementara itu, di PT PLN (Persero), beban struktural—utang, bunga, dan kerugian kurs—ditanggung di level holding, sementara anak perusahaan menikmati laba yang gemilang. BPK telah membongkar borok tata kelola: SHL yang tidak fair, proyek gagal, dan biaya membengkak. Namun, hingga kini, pertanyaan mendasar belum terjawab: apakah KPI di BUMN benar-benar mengukur kinerja, atau hanya sekadar memenuhi syarat administratif?
Seperti yang diingatkan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto: “Perampingan BUMN harus diukur dari kinerja, bukan jumlah perusahaan”. Dan kinerja sejati tidak bisa diukur hanya dari KPI yang dicentang di atas kertas—melainkan dari kemampuan BUMN menghadirkan nilai tambah bagi negara dan rakyat.
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
