JAKARTA, PosNusantara.com – Purbaya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026. Pencopotan ini dilakukan tepat satu tahun lebih enam hari setelah Purbaya dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025. Posisi bendahara negara kini diisi oleh Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Kronologi Pencopotan Purbaya: Pagi Rapat, Sore Dicopot
Pencopotan Purbaya berlangsung dramatis. Pagi harinya, ia masih menghadiri rapat kerja gabungan dengan Komite IV DPD RI sejak pukul 11.00 WIB. Hingga pukul 14.00 WIB, ia masih meladeni pertanyaan-pertanyaan anggota DPD.
Namun, di tengah sesi jawaban, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi tiba-tiba memotong sesi tersebut karena adanya telepon dari pihak Istana. “Tadi saya sampaikan Pak ada telepon, jadi tolong dicek ada telepon dari Istana, dari Mensesneg,” kata Nawardi.
Setelah meninggalkan DPD RI, Purbaya langsung dipanggil ke Istana. Sore harinya, sekitar pukul 15.00 WIB, Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara.
Purbaya resmi mengakhiri jabatannya sebagai bendahara negara setelah menjabat selama satu tahun lebih enam hari. Penggantian ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024-2029.
Alasan Purbaya Dicopot: Komunikasi Buruk, Kebijakan Sembrono, hingga Ketegangan dengan Danantara
Sejumlah alasan mengemuka di balik pencopotan Purbaya. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai Purbaya memang layak dicopot karena beberapa hal fundamental:
Komunikasi Buruk dan Koordinasi yang Rusak
“Kenapa Purbaya diganti? Ada masalah koordinasi yang sudah parah antara Purbaya dan timnya di Kemenkeu khususnya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan Bea Cukai,” ujar Bhima kepada
Ia juga menyoroti komunikasi publik Purbaya yang dinilai sangat buruk dan tidak konsisten. “Komunikasi buruk, kebijakan sering tidak konsisten, dan terlalu sembrono dalam mengelola APBN,” tegas Bhima. Bahkan, ia menyebut Purbaya terlalu menjadi sosok ‘yes man’ saat menjadi Menkeu.
Kebijakan yang Tidak Berbasis Kajian
Bhima juga menganggap Purbaya tidak memiliki kapabilitas untuk mengelola anggaran negara. “Distrust bukan hanya di level pelaku usaha dan publik soal perpajakan, tapi sudah mengarah pada perburuan di semua lini untuk dorong penerimaan sampai akhir tahun. Cara-cara yang dilakukan tanpa kajian, tanpa transparansi sehingga buat semua pihak bingung,” jelasnya.
Dua kebijakan anggaran yang dinilai menjadi penyebab utama Purbaya diganti adalah efisiensi untuk MBG dan pengalihan utang Whoosh memakai APBN.
Ketegangan dengan Danantara
Pengamat politik Ray Rangkuti mengungkapkan adanya dinamika internal yang memicu jengkelnya Presiden Prabowo terhadap Purbaya. Menurutnya, ada informasi mengenai ketegangan antara Purbaya dan Danantara terkait dana sebesar Rp128 triliun.
“Infonya ada ketegangan antara Danantara dan Purbaya kemudian, terdengar oleh Prabowo, Prabowo pada akhirnya memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet,” ungkap Ray dalam tayangan YouTube Kompas TV.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga menyoroti polemik setoran Danantara Rp120 triliun dan evaluasi penerimaan negara sebagai dua hal yang mungkin berkaitan dengan pencopotan Purbaya.
Kinerja yang Dinilai Buruk
Pengamat politik Adi Prayitno menilai Purbaya berkinerja buruk selama menjadi Menkeu. “Tak perform aja dengan tugasnya sebagai Menkeu. Awalnya memang banyak yang optimis dengan Purbaya karena omongannya sangat bombastis bisa selesaikan masalah. Nyatanya tak bisa berbuat banyak juga,” katanya.
Adi juga menyoroti permasalahan ekonomi yang tidak mengalami perbaikan selama Purbaya menjabat, seperti daya beli masyarakat melemah, rendahnya serapan kerja formal, hingga kebocoran anggaran.
Suahasil Nazara: Profil dan Rekam Jejak Menkeu Baru
Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D., lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Ia merupakan seorang ekonom dan akademisi Universitas Indonesia yang memiliki perjalanan panjang di pemerintahan.
Pendidikan
Suahasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994. Ia kemudian melanjutkan studi ke Cornell University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) pada 1997. Gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang ekonomi diraihnya dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003. Pada 2009, ia meraih gelar Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi.
Karier Akademik
Suahasil memulai karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999. Di lingkungan akademik, ia pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).
Karier Pemerintahan
Keterlibatannya dalam kebijakan publik semakin luas melalui berbagai posisi pemerintahan. Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (2009–2015), dan Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Pada 25 Oktober 2019, Suahasil dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ia terus menjabat sebagai Wamenkeu hingga akhirnya dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026.
Harta Kekayaan
Berdasarkan data LHKPN tahun 2024, total harta kekayaan Suahasil Nazara tercatat mencapai Rp129,7 miliar tanpa memiliki utang.
Reshuffle Tambal Sulam: Kritik dan Harapan Publik
Pencopotan Purbaya menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle yang hanya menyasar satu posisi belum memenuhi harapan publik.
“Sayangnya reshuffle hanya untuk Menteri Keuangan. Padahal masih banyak menteri bidang ekonomi yang layak di reshuffle, seperti Menteri ESDM Bahlil dan Menko Pangan Zulkifli Hasan,” kata Jamiluddin.
Menurutnya, tuntutan terhadap perombakan yang lebih menyeluruh sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja menteri di sejumlah bidang. “Reshuffle juga tidak menyentuh menteri bidang politik dan penegakan hukum. Karena itu, reshuffle yang dilakukan Prabowo belum memenuhi harapan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menanggapi isu ketegangan antara Purbaya dan Danantara dengan menyatakan bahwa konsolidasi di Kementerian Keuangan memang belum optimal. “Konsolidasi demokrasi kementerian keuangan dalam satu tahun ini kami menilai kami masih perlu konsolidasi ulang kembali, karena beberapa pandangan-pandangan dari eselon 1 eselon 2 terhadap berbagai pernyataan menteri sebelumnya (Purbaya) kadang-kadang sulit mereka menterjemahkannya,” ungkapnya.
Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan menjadi babak baru dalam dinamika Kabinet Merah Putih. Alasan yang mengemuka—mulai dari komunikasi yang buruk, kebijakan yang dinilai sembrono, hingga ketegangan dengan Danantara—menunjukkan bahwa keputusan Presiden Prabowo tidak datang tanpa dasar.
Kini, estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan berada di tangan Suahasil Nazara, seorang ekonom dan akademisi dengan rekam jejak panjang di pemerintahan. Ia bukan sosok baru di Kemenkeu, sehingga diharapkan mampu mempercepat konsolidasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Namun, pertanyaan besar masih menggantung: akankah reshuffle ini benar-benar membawa perubahan signifikan, atau hanya menjadi tambal sulam yang menunda persoalan yang lebih mendasar?
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
