JAKARTA, PosNusantara.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi tegas kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya untuk menertibkan keberadaan pengatur lalu lintas ilegal atau yang akrab disapa “Pak Ogah” di seluruh jalan protokol Ibu Kota. “Saya meminta kepada Dinas Perhubungan untuk tempat-tempat, jalan-jalan protokol yang ada pak ogah-nya ditertibkan,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global yang lebih rapi, tertib, dan nyaman.
Siapa Itu “Pak Ogah”?
“Pak Ogah” adalah julukan bagi pengatur lalu lintas swadaya atau ilegal yang biasa ditemukan di persimpangan jalan dan titik putaran balik (U-turn). Mereka mengatur arus lalu lintas dengan harapan mendapatkan imbalan uang receh secara sukarela dari pengendara yang melintas. Sebagian besar dari mereka adalah warga dengan keterbatasan pendidikan dan akses pekerjaan, yang terpaksa mencari nafkah dengan cara ini.
Data dari Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menunjukkan bahwa “Pak Ogah” menjadi kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan jumlah terbanyak di wilayah tersebut. Dari 485 PMKS yang dijaring sepanjang Januari hingga Maret 2026, 134 orang di antaranya adalah “Pak Ogah”.
Instruksi Tegas Pramono Anung
Dalam pidatonya, Pramono Anung menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas di jalan protokol seharusnya menjadi tanggung jawab penuh petugas resmi, bukan pihak ilegal. Ia menyoroti secara spesifik keberadaan “Pak Ogah” di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan TB Simatupang. “Saya ingin Jakarta menjadi lebih rapi, semuanya ditangani oleh Dinas Perhubungan dan juga tentunya dengan Polda Metro Jaya untuk lalu lintasnya,” ujar Pramono.
Penertiban ini didasari oleh beberapa pertimbangan utama:
-
Ketertiban dan Keamanan: Pengaturan lalu lintas adalah tugas petugas resmi, bukan pihak ilegal.
-
Mengurangi Kemacetan: Keberadaan “Pak Ogah” justru dinilai sering membuat arus lalu lintas tersendat dan memicu kemacetan.
-
Citra Kota Global: Praktik ini dianggap tidak sesuai dengan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tertata.
Dampak dan Tanggapan Publik
Instruksi Pramono Anung ini mendapat berbagai tanggapan. Komisi III DPR RI mendukung langkah tegas tersebut demi kenyamanan pengendara. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan karena “Pak Ogah” umumnya adalah warga kurang mampu yang menggantungkan hidup dari pekerjaan ini.
Seorang “Pak Ogah” bernama Noval mengaku telah memilih pekerjaan ini karena sulit mencari kerja akibat tidak memiliki ijazah. Dalam sehari, ia biasanya memperoleh sekitar Rp150.000, yang sebagian besar ia berikan kepada keluarganya. Ada usulan agar mereka direkrut menjadi petugas kebersihan (PPSU) dengan gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tindak Lanjut di Lapangan
Sebagai tindak lanjut, petugas gabungan Satpol PP dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat telah memperketat pengawasan terhadap keberadaan “Pak Ogah” di sejumlah titik rawan, termasuk exit Tol Rawa Buaya. Tim yang terdiri dari lima hingga enam orang dikerahkan untuk melakukan pengawasan pada jam-jam rawan kepadatan lalu lintas. Petugas telah memberikan teguran kepada “Pak Ogah” maupun juru parkir liar yang ditemukan beraktivitas di lokasi.
Kebijakan Pramono Anung terhadap “Pak Ogah” adalah langkah tegas untuk menata kota dan meningkatkan citra Jakarta sebagai kota global. Di balik tujuan mulia ini, terdapat tantangan sosial yang perlu diatasi, yaitu nasib para “Pak Ogah” yang kehilangan mata pencaharian. Pramono berharap kolaborasi antara Dishub dan Polda Metro Jaya dapat membuat lalu lintas di Jakarta menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
