Purbaya Dicopot: Langkah Tepat di Tengah Danantara dan BGN, Berisiko di Tanah Priangan

JAKARTA, PosNusantara.com – Purbaya dicopot dari kursi Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026) oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Purbaya dicopot ini bukan sekadar reshuffle biasa. Ia menyimpan tiga lapis persoalan yang saling bertaut: ketegangan dengan Danantara, gesekan anggaran dengan Badan Gizi Nasional (BGN) , dan risiko elektoral di Jawa Barat—wilayah yang selama ini menjadi lumbung suara Gerindra. Pertanyaannya: apakah Purbaya dicopot adalah langkah tepat, atau justru bom waktu bagi Prabowo dan Gerindra menjelang 2029?

⚔️ Purbaya Dicopot vs Danantara: Perang Setoran Rp120 Triliun

Penyebab utama Purbaya dicopot adalah ketegangan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait setoran dividen BUMN sebesar Rp120 triliun ke kas negara.

Purbaya dicopot setelah ia secara terbuka menyebut Danantara “keberatan” dengan rencana penyetoran tersebut. “Ah, dia katanya bilang, saya (Danantara) nggak tahu. Tapi itu perintah presiden. Danantaranya yang janji ke Presiden,” ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari Danantara. CEO Danantara Rosan Roeslani hanya menjawab singkat: “Ya, nanti kita akan bicara semua lah ya. Tapi ini kan baru, nanti kita akan bicara dengan Kementerian Keuangan, dengan Pak Menkeu pada minggu ini saya kira”.

Pengamat politik Ray Rangkuti menduga informasi mengenai ketegangan ini terdengar hingga ke telinga Presiden Prabowo. “Infonya ada ketegangan antara Danantara dan Purbaya kemudian, terdengar oleh Prabowo, Prabowo pada akhirnya memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet,” ungkapnya. Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, menegaskan bahwa konsolidasi di Kementerian Keuangan memang belum optimal.

Sumber: CNBC Indonesia (dofollow)

🍽️ Purbaya Dicopot vs BGN: Efisiensi Anggaran yang Mengusik Program Andalan

Di sisi lain, Purbaya dicopot juga tidak lepas dari gesekan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) —lembaga yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) , program unggulan Prabowo. Purbaya secara agresif memangkas anggaran BGN hingga di bawah Rp200 triliun pada tahun ini.

“Iya, kira-kira,” jawab Purbaya ketika ditanya apakah anggaran BGN bisa ditekan hingga di bawah Rp200 triliun. Ia bahkan memuji Kepala BGN yang baru sebagai “amat kreatif” dalam melakukan efisiensi.

Namun, pemangkasan ini menimbulkan pertanyaan: apakah Purbaya sedang melakukan efisiensi yang sehat, atau justru mengusik program super-prioritas Prabowo? Dalam konteks politik anggaran, BGN adalah wajah program kesejahteraan utama pemerintahan Prabowo. Menekan anggarannya secara agresif—terlebih dengan gaya komunikasi Purbaya yang ceplas-ceplos—berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Menkeu tidak sejalan dengan visi Presiden.

Baca juga:

Purbaya Dicopot: Dramatis, Alasan, Kronologi, dan Rekam Jejak Suahasil Nazara

Purbaya Dicopot: Putra Sunda yang Tersingkir

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, 7 Juli 1964. Ia adalah pria Sunda asli, putra dari pasangan drh. J. Soegiri dan Prof. Dr. drh. Nawangsari Soegiri. Latar belakang ke-Sunda-annya bukan sekadar identitas kultural; dalam konteks politik Jawa Barat, ini adalah modal elektoral yang signifikan.

Selama menjabat, Purbaya dikenal sebagai sosok yang ceplas-ceplos dan dekat dengan masyarakat. Tetangganya bahkan mengungkapkan bahwa Purbaya rutin bersedekah kepada warga sekitar. Citra ini membangun kedekatan emosional dengan basis massa di Jawa Barat—wilayah yang secara historis menjadi kantung suara Gerindra.

Purbaya dicopot, dengan demikian, bukan hanya persoalan kebijakan. Ia menyentuh sentimen kedaerahan di Tanah Priangan.

Elektabilitas Prabowo dan Gerindra di Tanah Priangan: Data Berbicara

Survei terbaru menunjukkan anomali elektoral yang serius bagi Prabowo dan Gerindra di Jawa Barat pasca Purbaya dicopot. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode Juli 2026 mencatat elektabilitas Dedi Mulyadi (KDM) —Gubernur Jawa Barat—mencapai 35 persen dalam simulasi semi-terbuka, sementara Prabowo Subianto hanya 14,5 persen.

Sumber: Survei SMRC Juli 2026

Dalam simulasi head-to-head, jarak keduanya bahkan lebih menganga: KDM 59 persen vs Prabowo 28,3 persen. Survei Median juga menunjukkan Prabowo kalah di DKI, Jabar, dan Banten, meskipun secara nasional masih unggul.

Yang menarik, Gerindra sebagai partai tetap kuat di Jawa Barat. Survei LSI pada Juli 2026 menempatkan Gerindra sebagai partai teratas di Jawa Barat dengan 26,6 persen, disusul Golkar 11 persen. Artinya, ada paradoks: partai kuat, tetapi tokoh utamanya kalah elektabilitas dari Gubernur dari partai yang sama.

Sumber: SMRC 

KDM: Bayang-bayang dari Timur Priangan

Dedi Mulyadi bukan sekadar Gubernur Jawa Barat. Ia adalah “Putra Sunda” yang membawa nilai dan simbol budaya Sunda dalam dirinya. Popularitasnya melampaui batas-batas partai. Survei SMRC bahkan menyebut KDM sebagai “hanya gubernur tapi terkenal dari Aceh hingga Papua” .

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya mencapai 95,5 persen, dengan kepuasan di berbagai segmen demografi dan wilayah Jawa Barat berada di atas 80 persen. Angka ini nyaris sempurna—sebuah modal politik yang sangat besar menuju 2029.

Dalam konteks Purbaya dicopot—seorang putra Sunda—berpotensi memperkuat narasi bahwa Prabowo tidak menghargai tokoh dari Jawa Barat. Narasi ini bisa dimanfaatkan oleh KDM untuk memperkuat posisinya sebagai alternatif dari Jawa Barat.

 Analisis: Tepat atau Blunder?

Argumen “Tepat”

Purbaya dicopot bisa dibaca sebagai langkah konsolidasi fiskal dan politik:

1. Menyelamatkan Danantara: Prabowo memilih untuk melindungi program super-prioritasnya daripada mempertahankan Menkeu yang bersitegang.

2. Melindungi BGN: Dengan mengganti Purbaya, Prabowo memastikan program MBG—wajah kesejahteraan pemerintahannya—tidak terusik oleh pemangkasan anggaran yang agresif.

3. Konsolidasi internal: Purbaya dinilai terlalu vokal dan menciptakan ketegangan di dalam kabinet.

Argumen “Blunder”

Namun, ada risiko elektoral yang nyata dari Purbaya dicopot:

1. Sentimen kedaerahan: Purbaya adalah putra Sunda. Purbaya dicopot bisa dibaca sebagai penyingkiran tokoh Jawa Barat dari lingkaran inti kekuasaan.

2. KDM sebagai penerima manfaat: KDM sudah unggul jauh dalam survei. Purbaya dicopot berpotensi memperkuat posisi KDM sebagai representasi alternatif Jawa Barat.

3. Paradoks partai-tokoh: Gerindra kuat di Jawa Barat, tetapi Prabowo kalah elektabilitas. Purbaya dicopot bisa memperlebar jarak antara identitas partai dan identitas pemimpin.

Skor Risiko

Purbaya dicopot adalah langkah yang tepat secara internal pemerintahan, tetapi berisiko secara elektoral di Jawa Barat. Prabowo berhasil menyelamatkan Danantara dan BGN dari ketegangan yang berkepanjangan. Namun, ia harus membayar harga politik: citra penyingkiran putra Sunda di saat KDM—Gubernur Jawa Barat—justru unggul jauh dalam elektabilitas.

Pertanyaan besarnya kini: akankah Purbaya dicopot menjadi pemicu kebangkitan KDM, atau justru momentum bagi Prabowo untuk merajut kembali dukungan di Tanah Priangan? Dengan elektabilitas KDM yang mencapai 59 persen dalam simulasi head-to-head, Prabowo memiliki pekerjaan rumah besar: meyakinkan Jawa Barat bahwa keputusan ini bukan tentang Sunda, melainkan tentang tata kelola negara.

📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya