JAKARTA, PosNusantara.com – Gugatan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah justru berbalik menjadi bumerang. Daripada membuktikan ketidakabsahan penyitaan, gugatan tersebut justru dinilai mengungkap identitas pemilik 74 kilogram emas dan uang hampir Rp500 miliar yang disita penyidik Polri dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat.
“Senjata Makan Tuan”: Gugatan yang Membuka Petunjuk
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai gugatan praperadilan Febrie Adriansyah justru membuka petunjuk baru dalam perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sedang ditangani.
“Saya menggarisbawahi materi praperadilan Febrie Adriansyah yang meminta uang dan emas 74 kg untuk dikembalikan. Dengan begitu malah ini justru membuktikan bahwa barang emas 74 kg dan uang hampir Rp500 miliar itu uang miliknya Febrie,” kata Boyamin.
Dengan adanya permintaan pengembalian barang bukti tersebut, Boyamin menilai penyidik justru dipermudah. Sebab, melalui gugatan itu Febrie secara tidak langsung telah mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.
“Jadi, lebih lengkap dan lebih komplit, karena barang itu (emas) sudah diakui oleh Febrie Adriansyah adalah barangnya,” ujarnya.
⚖️ Isi Gugatan dan Bantahan Kuasa Hukum
Gugatan praperadilan yang diajukan Febrie pada dasarnya bertujuan menguji sah atau tidaknya proses penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri di rumahnya di Sentul. Ia juga meminta pengembalian barang bukti dengan merujuk pada Pasal 235 ayat (3) dan ayat (5) KUHAP.
Namun, kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, membantah bahwa kliennya meminta pengembalian emas dan uang.
“Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan,” kata Febri.
Ia menegaskan bahwa barang yang diminta adalah dokumen pribadi dan foto keluarga, bukan emas 74 kilogram atau uang valuta asing.
🏛️ Perbedaan Penafsiran yang Mencolok
MAKI menilai bantahan tersebut tidak sesuai dengan isi gugatan yang dibacakan di persidangan.
“Bantahan Febri Diansyah selaku lawyer Febrie Adriansyah tidak sesuai kenyataan. Bantahan bahwa praperadilan hanya menuntut dikembalikannya dokumen dan foto, itu sangat tidak berdasar kalau kita membaca gugatan praperadilan yang diajukan,” tegas Boyamin.
Dalam dokumen gugatan, permintaan pengembalian barang bukti disebutkan secara eksplisit pada halaman 22 dan 23, yang membuat MAKI meyakini bahwa Febrie memang menuntut pengembalian seluruh aset yang disita, termasuk emas dan uang.
Ahli: Penyidikan TPPU Harus Didahului Pidana Asal
Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) menyoroti aspek lain dari kasus ini. Ia menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana asal (predicate crime) memegang peranan krusial dalam pengusutan kasus dugaan TPPU.
Artinya, sebelum seseorang dapat dijerat dengan pasal pencucian uang, harus terlebih dahulu ada tindak pidana asal yang terbukti. Hal ini menjadi salah satu celah yang mungkin digunakan oleh tim kuasa hukum Febrie untuk menggugat keabsahan penetapan tersangka.
Gugatan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah menciptakan paradoks hukum yang menarik. Di satu sisi, ia berupaya membuktikan ketidakabsahan proses penyitaan. Di sisi lain, gugatan tersebut justru semakin menguatkan dugaan bahwa emas dan uang yang disita adalah miliknya.
Dengan adanya pengakuan tidak langsung melalui gugatan ini, publik dan aparat penegak hukum memiliki petunjuk yang lebih jelas. Namun, seperti yang diingatkan Boyamin, ini baru permulaan. Proses pembuktian di pengadilan masih panjang, dan keadilan harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
Memahami “Gempa Bumi Hukum”: Ketika Kejagung dan Polri Saling Berpelukan
