OPD Kalteng Ramai Ucapkan Ultah Istri Gubernur di Tengah Karhutla, Warganet: Urus Dulu Itu Kebakaran!

JAKARTA, PosNusantara.com — Buka akun Instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalimantan Tengah. Apa yang Anda lihat? Di tengah kabut asap yang menyelimuti Palangka Raya dan ribuan titik panas yang mengancam kesehatan serta kehidupan warga, akun resmi pemerintah provinsi justru ramai-ramai mengunggah ucapan selamat ulang tahun untuk istri Gubernur Kalteng, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, yang ke-27.

Bukan hanya Disbudpar. Sejumlah akun resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kalimantan Tengah mengikuti pola yang sama, mengucapkan selamat ulang tahun kepada istri gubernur yang juga menjabat Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah.“Selamat Ulang Tahun Ny. Aisyah Thisia Agustiar Sabran, S.H., M. Kn (Ketua TP – PKK Provinsi Kalimantan Tengah),” tulis akun @disbudparkalteng.

Fenomena ini bukan sekadar keluhan estetika. Ini adalah salah kaprah yang mengubah media sosial—yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi dua arah dan alat pelayanan publik—menjadi papan pengumuman sepihak, album keluarga digital, yang perlahan tapi pasti menghancurkan reputasi institusi dan kredibilitas pemimpinnya.

Saat “Selamat Ulang Tahun” Berkumandang di Tengah Asap Karhutla

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 20 Agustus 2026 mencatat 1.487 titik panas di seluruh Kalimantan, dengan Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi.Dampaknya, kabut asap pekat membuat kualitas udara memburuk dan memicu lebih dari 66.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kalteng.

Di tengah darurat kemanusiaan ini, unggahan ucapan ulang tahun dari akun-akun resmi OPD justru menjadi perbincangan hangat warganet.Kritik pun mengalir deras:

“Urus dulu itu kebakaran,” tulis salah satu warganet.

“Ranah privat bukan urusan negara ya nggak perlu posting kek gini,” tulis warganet lain.

“Sekalimantan nggak bakar lilin, tapi hutannya yang kebakar,” sindir warganet dengan satire pedas.

Sorotan juga tertuju pada penggunaan akun resmi instansi negara untuk mempublikasikan urusan yang dinilai bersifat pribadi.Warganet mempertanyakan kelaziman akun dinas pemerintah mengunggah ucapan pribadi semacam itu, dengan nada heran karena baru kali ini mereka melihat instansi pemerintah mempublikasikan ucapan ulang tahun di tengah situasi darurat.

Di Balik Ucapan: Budaya ABS yang Menggerogoti Reputasi

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari budaya ABS—Asal Bapak Senang. Dalam konteks media sosial OPD, budaya ini menjelma menjadi:

1. Konten yang Dirancang untuk Menyenangkan Atasan

Setiap unggahan disusun untuk memastikan gubernur dan keluarganya terlihat baik, dihormati, dan dicintai. Ucapan ulang tahun istri gubernur bukanlah dokumentasi objektif, melainkan pencitraan yang dirancang untuk membuat atasan senang. Di permukaan, instansi dengan budaya ABS terlihat harmonis. Namun, ini adalah “racun manis” yang membunuh karakter birokrasi publik.

2. Tidak Ada Ruang untuk Kritik dan Empati

Budaya ABS menciptakan lingkungan di mana bawahan enggan menyampaikan kritik atau gagasan yang tidak sejalan dengan keinginan atasan. Akibatnya, media sosial OPD tidak pernah menampilkan kegagalan, kritik, atau bahkan diskusi konstruktif tentang penanganan karhutla. Yang tampak hanyalah “highlight reel” —potongan-potongan kebahagiaan yang dikurasi, bukan realitas yang sesungguhnya.

3. Hilangnya Kepekaan terhadap Situasi Darurat

Yang paling memprihatinkan, budaya ABS telah membutakan para pengelola akun OPD terhadap situasi darurat yang sedang dihadapi warga. Di saat ribuan warga menderita akibat kabut asap, 66.000 kasus ISPA melonjak, dan titik panas masih menjalar, mereka sibuk mengunggah ucapan selamat ulang tahun.Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah hilangnya empati publik.

Medsos Bukan Album Keluarga, Tapi Jendela Reputasi

Media sosial OPD dan instansi pemerintah bukanlah galeri pribadi untuk mendokumentasikan kegiatan internal atau momen kebahagiaan pribadi pejabat. Ia adalah etalase digital yang menjadi penilaian pertama publik terhadap kredibilitas, profesionalisme, dan keterbukaan sebuah institusi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, pernah menyoroti pengelolaan media sosial yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik. “Kontennya bagus, tapi saat ada yang bertanya tidak direspons, itu justru merusak branding,” tegasnya.

Ironisnya, banyak akun media sosial instansi yang sekadar aktif secara teknis—mengunggah konten setiap hari—tetapi minim interaksi dan kehilangan relevansi dengan kebutuhan publik. Ini bukan sekadar “engagement rendah”. Ini adalah kegagalan komunikasi publik.

Solusi: Kembali ke Fungsi Dasar Medsos OPD

1. Jadikan Medsos sebagai Ruang Dialog dan Informasi Publik

Media sosial OPD harus menjadi jembatan komunikasi, bukan papan pengumuman sepihak. Informasi tentang penanganan karhutla, titik panas, dampak kesehatan, dan bantuan darurat harus menjadi prioritas utama, bukan ucapan ulang tahun pribadi.

2. Tampilkan Realitas, Bukan Hanya Highlight Pejabat

Tunjukkan upaya penanganan bencana, tantangan di lapangan, dan pembelajaran. Ini membangun kredibilitas dan kepercayaan yang jauh lebih kuat daripada sekadar deretan ucapan selamat untuk pejabat dan keluarganya.

3. Hancurkan Budaya ABS

Pimpinan harus secara aktif mendorong kritik konstruktif dan kepekaan terhadap situasi publik. Jika akun-akun OPD lebih sibuk mengunggah ucapan ulang tahun istri gubernur daripada informasi darurat karhutla, itu adalah tanda kegagalan kepemimpinan.

4. Pahami Fungsi Komunikasi Publik

Media sosial OPD bukanlah dokumentasi internal atau alat untuk menyenangkan atasan. Ia adalah alat komunikasi publik yang membutuhkan strategi, profesionalisme, dan pemahaman tentang audiens serta situasi terkini.

Album Keluarga atau Jendela Pelayanan Publik?

Media sosial OPD dan instansi pemerintah bukanlah album keluarga pejabat. Ia adalah jendela dunia yang menunjukkan siapa Anda, apa yang Anda perjuangkan, dan seberapa jauh Anda peduli pada publik.

Ketika jendela itu hanya menampilkan ucapan selamat ulang tahun di tengah kabut asap dan ribuan kasus ISPA, ia menjadi cermin kegagalan. Kegagalan memahami fungsi komunikasi, kegagalan membangun kepercayaan, dan kegagalan melayani publik.

Sudah saatnya kita bertanya: untuk apa media sosial OPD benar-benar dibuat? Untuk menyenangkan segelintir orang, atau untuk melayani publik yang lebih luas, terutama di saat-saat krisis seperti karhutla?

Disclaimer

Tulisan ini merupakan opini redaksi PosNusantara.com yang bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap praktik pengelolaan media sosial di lingkungan OPD dan instansi pemerintah. Pandangan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan resmi pemerintah. Seluruh data dan informasi yang disajikan bersumber dari pemberitaan media dan dokumen publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi di luar konteks artikel ini.

📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya