JAKARTA, PosNusantara.com – Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada…
Hukum & Kriminal
Karhutla Kalimantan: Jerat Hukum Menanti Korporasi, Menhut Gerak Cepat di Bawah Tekanan Publik
“Bilamana ada tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, itu harus ditindak, baik perorangan maupun korporasi.” — Mensesneg Prasetyo Hadi
Pengajuan Pemeriksaan ke Pengawas Ketenagakerjaan Dinilai Keliru, Kuasa Hukum PT HPI: Asas Nebis in Idem Harus Diterapkan
JAKARTA, PosNusantara.com – Langkah PUK SPEE FSPMI Jakarta yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Pegawai Pengawas…
Parkir Liar: Pembunuh Senyap UMKM yang Harus Diberantas, Ini Dampak dan Solusinya
JAKARTA, PosNusantara.com – Seorang pembeli menghentikan motornya di depan warung makan, berniat membeli seporsi nasi goreng seharga…
Gugatan Praperadilan Febrie: “Senjata Makan Tuan” yang Justru Bongkar Pemilik Emas 74 Kg
“Saya menggarisbawahi materi praperadilan Febrie Adriansyah yang meminta uang dan emas 74 kg untuk dikembalikan. Dengan begitu malah ini justru membuktikan bahwa barang emas 74 kg dan uang hampir Rp500 miliar itu uang miliknya Febrie.” — Boyamin Saiman, Koordinator MAKI
Kebakaran Hutan Kalimantan 2026: Perumahan Terkepung, 11 Rumah Ludes, dan Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
JAKARTA, PosNusantara.com — Asap pekat membubung tinggi di langit Kalimantan. Di Balikpapan, 11 rumah ludes terbakar. Di…
Skandal Subsidi Rakyat: PLTU Paiton ‘Kuras’ 56.994 Liter BBM Bersubsidi, Negara Dirugikan Rp696 Juta
PROBOLINGGO, PosNusantara.com – Sebuah fakta mengejutkan terungkap di tengah hiruk-pikuk penyaluran subsidi energi nasional. Perusahaan penanaman modal…
DPLK Pengurang Pesangon? Mengurai Benang Kusut Pengelolaan Dana Pensiun Pekerja
JAKARTA, PosNusantara.com – Seorang mantan pekerja PT Haleyora Powerindo (HPI), FK, menggugat perusahaan karena merasa hak…
Forkopimda Aceh Gelar Rapat Koordinasi Pasca-Kerusuhan Hari Damai, Pelaku Terancam Pasal Makar
“Di balik peristiwa itu, Pak Andrie melihat ada sesuatu yang lain dalam kerusuhan ini. Ada yang mendrive (menggerakkan/mengendalikan) kejadian ini.” — Kepala BIN Daerah Aceh, Brigjen TNI Andrie Patriko Mulia
MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Advokat, Beri Waktu 2 Tahun untuk Revisi
“Faktanya justru sebaliknya. Semakin banyak anggota profesi advokat, tidak terdapat standar rujukan yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain untuk merekrut anggota advokat, menyelenggarakan pendidikan advokat, mengangkat advokat, sehingga menegakkan kode etik advokat.” — Hakim Konstitusi Guntur Hamzah
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.