BUKITTINGGI, PosNusantara.com – Suasana berbeda terasa di Ruang Pertemuan Hotel Santika Bukittinggi, Kamis (3/9/2026). Bukan sekadar seminar formal dengan deretan kursi dan podium, ruangan itu berubah menjadi arena dialog hidup. Puluhan manajer, supervisor, dan perwakilan tenaga kerja dari PT Haleyora Powerindo (HPI) dan PT PLN Electricity Services (PLN ES) tampak serius mengikuti jalannya diskusi. Mereka datang bukan untuk mendengar ceramah satu arah, tetapi untuk memecahkan masalah nyata yang selama ini menghambat terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Workshop Hubungan Industrial UP4 Sumatera Barat pun bergulir, mengusung tema “Membangun Kolaborasi, Mencegah Konflik: Strategi Hubungan Industrial yang Efektif” .
Acara yang berlangsung selama sehari penuh ini secara resmi dibuka oleh Deden Yusuf Anshori, Manajer Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) PT Haleyora Powerindo. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia di tengah dinamika hubungan industrial yang semakin kompleks.
Untuk memastikan jangkauan yang lebih luas, workshop ini diselenggarakan secara hybrid . Selain peserta yang hadir secara langsung di Hotel Santika Bukittinggi, kegiatan ini juga diikuti oleh para praktisi Sumber Daya Manusia (HR) dari seluruh Unit Layanan (UL) dan Kantor Pusat PLN ES bidang terkait melalui platform daring . Dengan pendekatan hybrid ini, materi dan diskusi dari workshop dapat diakses oleh lebih banyak peserta tanpa terbatas jarak, memperkuat komitmen perusahaan dalam membangun keseragaman pemahaman hubungan industrial di seluruh lini organisasi.
Bukan Sekadar Materi, Tapi Pemecahan Masalah
Workshop yang berlangsung dari pagi hingga malam ini sengaja dirancang interaktif. Tidak ada sesi satu arah di mana pembicara berbicara dan peserta hanya mendengar. Sebaliknya, setiap sesi dibuka dengan pemaparan singkat, lalu dilanjutkan dengan diskusi .
Tema besar yang diusung—“Membangun Kolaborasi, Mencegah Konflik” —bukan sekadar slogan. Ia menjadi benang merah yang menghubungkan setiap sesi, mengingatkan semua pihak bahwa hubungan industrial yang sehat bukanlah tentang siapa menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana menciptakan ekosistem kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Pembicara dari Pusat: Menghubungkan Kebijakan dengan Realitas Lapangan
Sesi pembuka diisi oleh perwakilan dari kantor pusat PT Haleyora Powerindo. Berbeda dengan gaya presentasi kaku yang sering ditemui, pembicara kali ini justru membuka ruang tanya-jawab sejak menit pertama.
Materi yang disampaikan mencakup:
-
Kebijakan terbaru perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja di tengah transformasi PLN Group
-
Standar operasional prosedur penanganan perselisihan yang ideal, akurasi data,rencana besar evaluasi PKWT ke PKWTT bagi tenaga kerja yang kompeten dan tidak terkena sanksi berdasarkan evaluasi yang ketat dan berjenjang , prses bisnis rekrutmen
Yang menarik, pembicara tidak hanya memaparkan kebijakan, tetapi juga mengakui adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan. Pengakuan jujur ini menjadi pintu masuk bagi diskusi yang lebih substantif.
Dua Mediator Disnakertrans Sumbar: ‘Kami di Sini untuk Mendengar’
Sesi kedua menjadi yang paling dinanti: kehadiran dua mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat. Mediator Hubungan Industrial (HI) merupakan garda terdepan dalam penyelesaian perselisihan di wilayahnya masing-masing. Kehadiran mereka bukan sebagai “hakim” yang menghakimi, tetapi sebagai fasilitator netral yang membantu kedua belah pihak menemukan titik temu.
Para mediator memaparkan:
-
Mekanisme mediasi yang efektif, mulai dari komunikasi informal hingga mediasi formal
-
Kewenangan Disnakertrans dalam melakukan pengawasan dan mediasi
-
Pengalaman nyata menangani kasus-kasus perselisihan di Sumatera Barat
Sepanjang tahun 2025, Disnakertrans Sumbar tercatat aktif memfasilitasi berbagai perundingan bipartit dan mediasi. Pengalaman ini menjadi bekal berharga yang dibagikan kepada para peserta, lengkap dengan studi kasus yang relevan dengan industri ketenagalistrikan.
Salah satu mediator menyampaikan pesan kunci yang langsung menghentak ruangan:
“Kami di sini bukan untuk memenangkan salah satu pihak. Kami di sini untuk memastikan ruang dialog tetap terbuka, hak-hak pekerja terlindungi, dan keberlangsungan usaha tetap terjaga.”
Sesi yang Paling Dinanti: Bedah Kasus Nyata dan Kendala Sistemik
Memasuki sesi ketiga, suasana berubah. Ini adalah sesi yang paling dinanti sekaligus paling menegangkan: diskusi kasus nyata dan kendala sistemik.
Sesi 3A: Bedah Kasus Nyata
Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok mendapatkan studi kasus yang benar-benar pernah terjadi di lingkungan kerja—di-anonimkan tentunya—lalu diminta untuk menganalisis dan mencari solusi.
Kasus-kasus yang dibahas mencakup:
-
Perselisihan hak normatif pekerja, termasuk soal upah lembur dan tunjangan
-
Perbedaan pandangan dalam pelaksanaan kebijakan perusahaan yang multitafsir
-
Kendala komunikasi antara manajemen dan tenaga kerja yang berujung pada kesalahpahaman
Bidang bidang di kantor Pusat HPI yang terkait mempresentasikan hasil evaluasi bidangnya yang telah terjadi dan rencana kedepan, lalu mendapat tanggapan dari peserta. Yang menarik, solusi yang dihasilkan tidak selalu berasal dari Narasumber, tetapi justru dari sesama peserta yang memiliki pengalaman serupa.
Sesi 3B: Memetakan Kendala Sistemik
Sesi ini membahas secara mendalam berbagai kendala sistemik yang menghambat terciptanya hubungan industrial yang harmonis, antara lain: Teknis Bipartit, penangganan masalah, akurasi data, program besar perubahan PKWT ke PKWTT untuk tenaga kerja uujurannnya dan lain sebagainya
Para mediator dari Disnakertrans memberikan pandangan objektif dan solusi praktis berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk mengingatkan pentingnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja.
Jangkauan yang Meluas dan Target Akhir di Medan
Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan hubungan industrial yang menjangkau seluruh wilayah operasional HPI dan PLN ES di Jawa, Sumatera, dan Bali. Acara di Bukittinggi ini dihadiri oleh 8 Manajer Cabang dari seluruh wilayah kerja tersebut, menunjukkan komitmen serius perusahaan dalam menyelaraskan pemahaman dan praktik hubungan industrial di semua lini.
Ke depan, workshop ini direncanakan akan terus berlanjut dengan target akhir di Cabang Medan (UP8) . Rangkaian ini diharapkan dapat menciptakan standar hubungan industrial yang seragam dan harmonis di seluruh unit operasional.
Selain itu, penyelenggara juga membuka peluang bagi cabang-cabang HPI yang saat ini tidak mengelola KSO, seperti Cabang Icon, DKI, Sibolga, dan Babel, untuk turut berpartisipasi sebagai peserta dalam workshop serupa di masa mendatang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh ekosistem perusahaan, termasuk entitas yang tidak terlibat langsung dalam KSO PLN ES, tetap terintegrasi dalam upaya membangun budaya kerja yang harmonis.
Rencana selanjutnya, Cabang Banten (UP5) akan menjadi tuan rumah untuk workshop berikutnya, melanjutkan estafet penguatan hubungan industrial yang dimulai dari UP4 Sumbar.
Dari Ruang Workshop ke Komitmen Nyata
Sesi penutup bukan sekadar seremonial. Setiap peserta diminta untuk menuliskan satu komitmen pribadi yang akan mereka jalankan setelah workshop berakhir. Komitmen-komitmen ini kemudian ditempel di papan pengumuman sebagai pengingat visual.
Beberapa komitmen yang mengemuka:
-
“memastikan rapat LKS Bipartit di unit saya berjalan rutin setiap bulan. dan Komitmen lainnya”
Workshop ini bukanlah akhir, melainkan awal dari budaya dialog yang lebih terbuka. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Sumbar, tujuan akhir dari semua ini adalah menciptakan “hubungan kerja yang tidak hanya harmonis, tetapi juga dinamis dan produktif” .
Workshop Hubungan Industrial UP4 Sumbar di Hotel Santika Bukittinggi pada 3 September 2026 telah membuktikan bahwa dialog yang jujur dan terstruktur adalah kunci utama mencegah konflik di tempat kerja. Lebih dari sekadar agenda tahunan, kegiatan yang dibuka oleh Deden Yusuf Anshori ini menjadi momentum bagi seluruh elemen—manajemen, tenaga kerja, dan pemerintah—untuk duduk bersama, mendengar, dan mencari solusi.
Kehadiran pembicara dari pusat memberikan perspektif kebijakan, sementara dua mediator dari Disnakertrans Sumbar membawa pengalaman lapangan yang tak ternilai. Diskusi kasus nyata dan kendala sistemik yang berlangsung interaktif semakin memperkaya wawasan para peserta, khususnya para manajer cabang dan supervisor SDM yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan KSO PLN ES.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan tercipta hubungan industrial yang lebih harmonis, produktif, dan berkeadilan di lingkungan UP4 Sumbar. Rangkaian yang akan berlanjut hingga UP8 Medan dan giliran Cabang Banten sebagai tuan rumah berikutnya menjadi bukti nyata bahwa komitmen ini bersifat jangka panjang dan menyeluruh, mencakup seluruh wilayah operasional HPI dan PLN ES di Jawa, Sumatera, dan Bali.
📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya
