Krisis PT Pos Indonesia: 31.000 Karyawan Tak Digaji, Dugaan Rekayasa Laporan, dan Urgensi Pengadilan Ad Hoc BUMN

JAKARTA, PosNusantara.com – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertua di Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero), yang genap berusia 281 tahun pada 26 Agustus 2026, kini berada di ambang kebangkrutan. Kondisi keuangan perusahaan yang memburuk secara drastis telah menyebabkan gaji 31.000 karyawan dan 28.000 pensiunan tertunda berbulan-bulan tanpa kepastian. Di tengah krisis ini, terungkap dugaan rekayasa laporan keuangan senilai Rp9 triliun dan gagal bayar sukuk yang membuat peringkat utang anjlok dari A menjadi C. Krisis ini memperkuat urgensi pembentukan Pengadilan Ad Hoc BUMN yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut pengurus BUMN hingga 30 tahun ke belakang.

Kilas Balik: 281 Tahun Berdiri, Kini di Ambang Kebangkrutan

PT Pos Indonesia adalah salah satu BUMN tertua di Indonesia, berdiri sejak era kolonial Belanda pada 1746. Namun, usia yang hampir tiga abad tidak menjamin keberlangsungan perusahaan. Kini, perusahaan pelat merah ini terjerembab dalam krisis keuangan terburuk sepanjang sejarahnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut PT Pos Indonesia sebagai “aset bangsa yang usianya sudah 281 tahun” yang harus diselamatkan. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa kondisi PT Pos Indonesia “harus diperhatikan” karena menyangkut hajat hidup 31.000 karyawan dan 28.000 pensiunan.

Krisis Gaji 31.000 Karyawan: DPR Turun Tangan

Gaji 31.000 karyawan PT Pos Indonesia telah tertunda berbulan-bulan tanpa kepastian. Perwakilan karyawan bahkan menemui pimpinan DPR RI untuk mengadukan nasib mereka.

Poin-poin penting:

• 31.000 karyawan aktif dan 28.000 pensiunan terdampak

• Gaji yang jatuh tempo pada 1 September 2026 terancam tidak dibayar

• Kondisi keuangan perusahaan disebut “keuangannya enggak ada” oleh Anggia Erma Rini

Solusi yang didorong DPR:

• Pencairan tagihan PT Pos ke Kementerian Sosial senilai Rp158 miliar berdasarkan hasil audit

• Tagihan juga terdapat di Bulog dan Peruri

• Surat permintaan pencairan telah disampaikan ke Kementerian Keuangan sejak 12 Agustus 2026

Anggia menegaskan bahwa dana tersebut adalah utang pemerintah kepada PT Pos, bukan talangan. “Ini hak PT Pos yang harus dibayar, bukan belas kasihan,” tegas Dasco.

 Gagal Bayar Sukuk Rp24 Miliar, Peringkat Utang Anjlok dari A ke C

Krisis keuangan PT Pos Indonesia semakin parah dengan gagal bayar imbal jasa sukuk senilai Rp24,11 miliar yang jatuh tempo pada 8 Juli 2026.

Dampaknya:

• Fitch Ratings memangkas Peringkat Nasional Jangka Panjang dari ‘A(idn)’ menjadi ‘C(idn)’

• Standalone Credit Profile (SCP) turun dari bbb(idn) menjadi c(idn) 

• Perusahaan masuk masa tenggang 14 hari yang menandai kondisi “Near Default” 

• Fitch memperingatkan jika kewajiban tidak dipenuhi, rating bisa turun ke Restricted Default (RD) dan utang ke level D

Fitch menilai sokongan pemerintah tidak lagi relevan karena perseroan menghadapi tekanan keuangan dan risiko gagal bayar jangka pendek yang tinggi.

Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan Rp9 Triliun dan Fraud

Krisis ini semakin dalam dengan terungkapnya dugaan rekayasa laporan keuangan di PT Pos Indonesia.

Fakta-fakta:

• Manajemen baru mengungkap koreksi pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp9 triliun

• Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendesak pemanggilan Danantara untuk menjelaskan dugaan fraud dan rekayasa laporan keuangan

• Komisi VI berencana memanggil Danantara untuk memperoleh penjelasan mengenai dugaan praktik kecurangan serta kondisi tata kelola perusahaan

Darmadi menilai masalah yang membelit PT Pos Indonesia bukan hal baru. “PT Pos Indonesia itu sendiri kan bermasalahnya cukup banyak dari dulu sampai sekarang. Saya pikir sudah berlarut-larut ya, akumulasi masalah yang terjadi dari dulu sampai sekarang,” ujarnya.

Pergantian Dirut Hanya Tiga Bulan: Tanda Tanya Besar

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengundurkan diri setelah hanya sekitar tiga bulan menjabat. Pergantian ini menuai sorotan tajam dari DPR.

Darmadi menilai pengunduran diri ini “memunculkan tanda tanya” karena terjadi dalam waktu yang sangat singkat. “Jarang dirut BUMN itu mundur,” tegasnya.

Pengganti: Pemegang saham melalui Danantara menunjuk M. Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama yang baru.

Darmadi meminta penjelasan transparan mengenai alasan pengunduran diri tersebut—apakah karena tekanan kerja, keterlibatan dalam masalah, atau faktor lain.

Pengadilan Ad Hoc BUMN: Urgensi di Tengah Krisis

Krisis PT Pos Indonesia menjadi contoh nyata mengapa usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Pengadilan Ad Hoc BUMN sangat mendesak.

Inti usulan Prabowo:

• Membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus dan direksi BUMN yang diduga melakukan penyelewengan

• Pengusutan mencakup 30 tahun ke belakang

• Opsi amnesti bagi yang mengakui kesalahan dan mengembalikan aset negara

Mengapa kasus Pos Indonesia memperkuat urgensi ini:

1. Rekayasa laporan keuangan Rp9 triliun yang baru terungkap setelah bertahun-tahun

2. Gagal bayar sukuk yang menunjukkan tata kelola keuangan yang buruk

3. Pergantian dirut tiga bulan yang mencurigakan

4. Akumulasi masalah yang sudah berlarut-larut tanpa penyelesaian

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pernyataan Prabowo tentang pengadilan ad hoc harus dilihat sebagai “peringatan” terhadap praktik korupsi di BUMN.

 Restrukturisasi dan Transformasi: Harapan di Tengah Kepungan Utang

Di tengah krisis, Danantara dan BP BUMN tengah melakukan restrukturisasi total PT Pos Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan:

• Koreksi pembukuan Rp9 triliun sebagai bagian dari pembersihan catatan keuangan

• Peninjauan menyeluruh terhadap struktur pendapatan, komponen biaya, dan model bisnis

• Sinergi antar-BUMN untuk mempercepat penurunan utang

• Transformasi ditargetkan selesai akhir 2026

COO Danantara Dony Oskaria menegaskan: “Transformasi yang kita lakukan di sini bukan transformasi yang setengah-setengah. Kita tidak ingin sesuatu yang artifisial atau dipoles-poles”.

Namun, biaya pembenahan diperkirakan mencapai Rp100 triliun.

PT Pos Indonesia, BUMN tertua yang telah berusia 281 tahun, kini berada di ujung tanduk. 31.000 karyawan dan 28.000 pensiunan terancam tidak menerima gaji, perusahaan gagal bayar sukuk Rp24 miliar, peringkat utang anjlok dari A ke C, dan terungkap dugaan rekayasa laporan keuangan Rp9 triliun.

Krisis ini bukan sekadar masalah keuangan, tetapi juga krisis tata kelola dan akuntabilitas yang telah berlangsung bertahun-tahun. Kasus ini menjadi bukti nyata mengapa usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Pengadilan Ad Hoc BUMN sangat mendesak—untuk mengusut tuntas penyelewengan di tubuh BUMN yang selama ini luput dari jerat hukum.

Seperti kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad: “Ini hak PT Pos yang harus dibayar, bukan belas kasihan. Kami minta persoalan penyehatan PT Pos segera diurai dan dituntaskan, karena ini aset bangsa yang usianya sudah 281 tahun”.

Publik kini menanti langkah nyata pemerintah, Danantara, dan aparat penegak hukum—apakah krisis ini akan menjadi titik balik bagi BUMN atau justru menjadi kuburan bagi perusahaan tertua di Indonesia.

📝 PosNusantara.com — Cepat · Akurat · Terpercaya